TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Beredar di media sosial seruan demo akbar di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Istana Negara Jakarta pada 19-22 April 2024 mendatang.

Demo besar-besaran itu dimaksudkan untuk mengawal putusan MK terkait hasil sengketa Pilpres 2024 yang akan diumumkan pada 22 April 2024.

Dalam seruan aksi itu tercantum sejumlah nama yang diklaim akan ikut aksi demo.

Diantaranya Kepala BIN Sutiyoso, Mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Mantan Ketum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Rohaniawan Romo Magnis, Ustaz Abdul Somad hingga Soenarko.

Kendati demikian, Gatot membantah isi pesan berantai itu.

"Pencantuman nama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saya. Dan sudah kedua kali nama saya dicantumkan dalam berita seperti ini, 19-20 Maret 2024 dan 1 April 2024," kata Gatot dalam postingan instagram pribadinya @nurmantyo_gatot pada Minggu (7/4/2024).

Baca juga: MK Segera Putuskan Sengketa Pilpres 2024: Semua Pihak Diminta Bersikap Lapang Dada, Ini Bukan Kiamat

Dia menegaskan pesan berantai itu adalah informasi palsu alias hoakx.

"Dengan ini saya sampaikan berita tersebut adalah tidak benar sekaligus hoax," ujarnya.

Gatot menegaskan sumber informasi semacam itu tidak ada yang bertanggungjawab.

"Dalam seruan ini tidak ada yang bertanggungjawab dan sumber berita tidak jelas dari mana. Hal ini sangat tidak beretika," ujarnya.

Putusan MK 22 April 2024

Setelah menggelar tujuh kali persidangan, MK akan melanjutkan tahapan sengketa hasil pemilihan presiden dan wakil presiden ke tahap berikutnya.

Pada Sabtu (6/4/2024)  lalu, delapan hakim konstitusi langsung melanjutkan tahap rapat permusyawaratan hakim atau RPH untuk memutus dua perkara sengketa pilpres.

MK memberikan kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan kesimpulan tertulis yang diserahkan maksimal pada 16 April 2024 pukul 16.00 WIB.