"Kami tegaskan KPK fokus pada persoalan hukum yang artinya berbicara soal kecukupan alat bukti dalam penyidikan yang sedang berjalan," kata Ali kepada wartawan, Sabtu (3/2/2024).

Ali memastikan, KPK akan memproses hukum siapa pun sepanjang memenuhi alat bukti. 

Pihaknya juga tidak memandang pilihan politik atau dukungan ke capres tertentu.

"Kami tidak ada urusan soal perpolitikan, ya. Walaupun kami paham saat situasi di tahun politik ini."

"Siapa pun sepanjang bukti lengkap turut terlibat pasti diproses hukum," tegasnya.

Berdasarkan Keterangan Saksi dan Tersangka Lain

KPK mengatakan penetapan tersangka terhadap Gus Muhdlor ini berdasarkan keterangan saksi dan tersangka lain.

Alat bukti itu pun telah dikantongi tim penyidik.

"Tim penyidik kemudian menemukan peran dan keterlibatan pihak lain yang turut serta dalam terjadinya dugaan korupsi berupa pemotongan dan penerimaan uang di lingkungan BPPD Pemkab Sidoarjo," kata Ali.

Lembaga antikorupsi ini, menduga Gus Muhdlor turut menikmati uang haram hasil korupsi. 

Namun, untuk besaran nominal yang dinikmati Gus Muhdlor belum diungkapkan lebih jauh.

"Dengan temuan tersebut, dari gelar perkara yang dilakukan kemudian disepakati adanya pihak yang dapat turut dipertanggungjawabkan di depan hukum karena diduga menikmati adanya aliran sejumlah uang," ungkap Ali.

Sebelumnya, setelah menjerat Siska Wati, KPK menetapkan Kepala BPPD Kabupaten Sidoarjo Ari Suryono sebagai tersangka. Kedua sosok itu sudah ditahan KPK.

Ari berperan memerintahkan Siska Wati untuk melakukan penghitungan besaran dana insentif yang diterima para pegawai BPPD Sidoarjo sekaligus besaran potongan dari dana insentif tersebut.

Hal ini disampaikan KPK dalam konstruksi perkara yang dibeberkan KPK dalam jumpa pers, Jumat (23/2/2023).