1. Patrice Lumumba Sihombing, Abu Hanifa, dan David Patsaung (Kasus Suap Pj Bupati Sorong)

Tiga anggota BPK yaitu Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Daya, Patrice Lumumba Sihombing; Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Daya, Abu Hanifa; dan Ketua Tim Pemeriksa BPK Provinsi Papua Barat, David Patsaung terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 14 November 2023 lantaran menerima suap dari Pj Bupati Sorong, Yan Piet Mosso terkait pengondisian temuan BPK perwakilan Papua Barat Daya.

Mereka diduga menerima suap Rp 1,8 miliar dari Yan Piet Mosso lewat Kepala BPKAD Sorong, Efer Segidifa dan staf BPKAD Sorong, Maniel Syatfle.

Adapun suap itu diberikan terkait temuan BPK mengenai adanya sejumlah laporan keuangan Pemkab Sorong yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada saat OTT KPK, penyidik menemukan uang tunai Rp 1,8 miliar dan satu jam tangan merek Rolex.

Para penerima suap itu pun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

2. Achsanul Qosasi (Kasus BTS 4G Bakti Kominfo)

BPK juga kembali menjadi sorotan ketika ada unsur BPK kembali terjerat kasus mega korupsi pengadaan menara BTS 4G yang membuat negara rugi mencapai Rp 8 triliun.

Adalah anggota III BPK, Achsanul Qosasi yang menjadi sosok yang menerima uang Rp 40 miliar di sebuah hotel pada Juli 2022 lalu.

Maksud dari pemberian uang kepada Qosasi agar dirinya memberikan WTP dalam proyek BTS 4G.

Dengan fakta tersebut, dia menjadi tersangka ke-16 yang ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus yang juga menjerat mantan Menkominfo, Johnny G Plate tersebut.

Terkait uang yang diterima Qosasi, diberikan oleh mantan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera, Windi Purnama yang bersumber dari Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan atas perintan mantan Direktur Utama (Dirut) Bakti Kominfo, Anang Achmad Latif.

Mereka pun senasib dengan Qosasi dan masing-masing telah menerima vonis dari hakim.

3. Rizal Djalil (Kasus Suap PT Minarta)