Tidak hanya itu, kegiatan tersebut pun banyak dikeluhkan karena beban pembiayaan.

“Kemudian bus yang digunakan selalu dipilih yang harga murah, kalau murah pasti kualitasnya ada yang di bawa standar,” ujar Dedi saat meninjau bangkai bus Putera Fajar di Terminal Subang, Senin (13/5/2024).

Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi total terhadap dua hal soal aturan study tour.

Pertama, melarang sekolah membuat kegiatan apapun yang ujungnya adalah piknik.

Menurutnya, lebih baik kegiatan dilakukan di sekitar sekolah.

Kedua, meminta Kemenhub membuat aturan tegas pada mobil yang dianggap sudah tidak layak jalan agar tidak di-upgrade atau modifikasi dalam bentuk apapun.

“Karena kita tahu sendiri warga itu senang yang casingnya bagus, dibanding dengan yang dalamnya (mesin) bagus,” ujar Dedi.

Pemerintah, kata Dedi, harus tegas dalam membuat peraturan ini.

Seperti halnya saat Dedi menjadi Bupati Purwakarta melarang sekolah membuat kegiatan study tour.

“Taat tidak taat itu tergantung ketegasan. Dulu saya saat jadi bupati melarang dan ditaati, bahkan sampai sekarang Disdik Purwakarta masih tegas melarang,” ujar Dedi.

Terakhir, pria yang identik dengan iket putih itu pun meminta Polri dan Kemenhub untuk mengusut tuntas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak PO bus sehingga menyebabkan banyak korban jiwa itu.

“Saya meminta pihak kepolisian dan Kemenhub untuk mengusut tuntas berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh PO bus ini."

"Jangan sampai kejadian serupa kembali terjadi dan memakan korban lain,” ujar Dedi.

Sebagian artikel telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Imbas Kecelakaan Ciater, Dedi Mulyadi Minta Pemerintah Larang Study Tour, Usut Pelanggaran PO Bus

(Tribunnews.com /Galuh Widya Wardani/Endrapta Ibrahim Pramudhiaz)(TribunJabar.id/Ahya Nurdin)