Sambutan Baik Ormas usai Boleh Kelola Tambang: Ada Pemasukan Baru hingga Disebut Terobosan
Ormas menyambut baik terkait terbitnya PP yang memperbolehkan mereka untuk mengelola pertambangan.
Penulis: Yohanes Liestyo Poerwoto
Editor: Whiesa Daniswara
Ketua Umum PGI, Gomar Gultom, mengapresiasi Jokowi dan menyebut pelibatan ormas dan keagamaan dalam mengelola tambang adalah terobosan baik.
"Bisa contoh baik di masa depan dalam pengelolaan tambang yang ramah lingkungan," ujar Gomar dikutip dari laman PGI, Senin (3/6/2024).
Gomar mengungkapkan kebijakan Jokowi ini wujud komitmen pemerintah dengan melibatkan elemen masyarakat untuk mengelola kekayaan negeri.
Selain itu, sambungnya, kebijakan ini menjadi wujud penghargaan terhadap ormas yang dianggapnya berkontribusi membangun negeri.
Gomar menyebut, kebijakan ini memang tidak mudah untuk diimplementasikan. Pasalnya, ia mengakui ormas keagamaan memiliki keterbatasan dalam mengelola sektor tambang.
Baca juga: Ormas Dapat Izin Tambang, Menteri LHK: Daripada Setiap Hari Proposal
Terlebih, pengelolaan sektor tambang sangat kompleks dan memiliki implikasi yang luas.
"Namun mengingat setiap ormas keagamaan juga memiliki mekanisme internal yang mengkapitalisasi SDM yang dimilikinya, tentu ormas keagamaan, bila dipercaya, akan dapat mengelolanya dengan optimal dan profesional," jelasnya.
Di sisi lain, Gomar menegaskan ormas keagamaan jangan sampai mengesampingkan tugas dan fungsi utama meski diperbolehkan mengelola tambang.
"Dan yang paling perlu jangan sampai ormas keagamaan itu tersandera oleh rupa-rupa dalam bisnis tersebut sampai kehilangan daya kritis dan suara profetisnya," ujarnya.
Muhammadiyah Tak Ingin Tergesa-gesa
Pernyataan berbeda disampaikan oleh Muhammadiyah dalam menyambut PP ini.
Sekretaris Umum Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengungkapkan pihaknya tidak akan tergesa-gesa dalam mengambil putusan jika ada tawaran konsesi tambang.
Abdul Mu'ti menuturkan hal tersebut demi tidak menimbulkan masalah baru bagi organisasi dan masyarakat.
Di sisi lain, sambungnya, Muhammadiyah juga belum berbicara dengan pemerintah pasca penetapan PP tersebut.
"Sampai sekarang tidak ada pembicaraan pemerintah dengan Muhammadiyah terkait dengan kemungkinan pengelolaan tambang."
"Kalau ada penawaran resmi pemerintah kepada Muhammadiyah akan dibahas dengan seksama. Muhammadiyah tidak akan tergesa-gesa dan mengukur kemampuan diri agar pengelolaan tambang tidak menimbulkan masalah bagi organisasi, masyarakat, bangsa, dan negara," jelas Abdul Mu'ti dikutip dari laman Muhammadiyah.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto)
Artikel lain terkait Ormas Kelola Tambang
