TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku belum mengetahui mengenai rencana aksi demo buruh yang memprotes Program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang dinilai membebani pekerja.

"Belum, belum," kata Pratikno di Gedung Sekretariat Negara, Kamis, (6/6/2024).

Pratikno mengatakan akan mengecek kepada Kementerian dan Lembaga terkait dengan isu yang diangkat oleh para buruh. Di antaranya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian PUPR.

"Nanti saya cek ya. Ke Kementerian lembaga terkait. Jangan sampai kita gak tahu kan, yang tahu kan kementerian terkait," katanya.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, ribuan buruh bakal melakukan unjuk rasa di depan Istana pada hari Kamis, 6 Juni 2024.

Aksi tersebut untuk menolak Program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera yang dinilai membebani pekerja.

Baca juga: Ada Penolakan Keras Buruh dan Pengusaha, Istana: Program Tapera Tetap Jalan Terus

"Ribuan buruh yang akan melakukan aksi ini berasal dari Jabodetabek dan berbagai organisasi serikat pekerja seperti KSPI, KSPSI, KPBI, dan juga Serikat Petani Indonesia (SPI)," ujar Said Iqbal dalam keterangannya kepada Tribunnews, Selasa (4/6/2024).

"Aksi dimulai pukul 10.00 dengan titik kumpul di depan Balaikota dan bergerak ke Istana melalui kawasan Patung Kuda," lanjutnya.

Menurut Said Iqbal, kebijakan Tapera merugikan dan membebani pekerja dengan iuran. Hal itu diperparah buruh tidak diberikan kepastian bisa memiliki rumah.

Selain itu, dalam Tapera, Pemerintah dinilai lepas tanggung jawab dalam menyediakan rumah. Hal ini karena Pemerintah hanya bertindak sebagai pengumpul iuran, tidak mengalokasikan dana dari APBN maupun APBD.

"Permasalahan lain adalah dana Tapera rawan dikorupsi, serta ketidakjelasan dan kerumitan pencairan dana," lanjutnya.