6 Komentar Respons Amien Rais Usul Presiden Dipilih MPR, Elite Parpol Menolak, Tapi Sosok Ini Setuju
Usulan Ketua MPR RI periode 1999-2004 Amien Rais agar sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era reformasi menuai pro & kontra.
Editor: Wahyu Aji
Sedangkan sejak pasca Reformasi atau Pemilu 1999, pemilihan presiden dan wakil presiden masih dilakukan melalui mekanisme Sidang Umum MPR.
Baca juga: Amien Rais Jabat Erat Prabowo Jadi Pertanda Gabung? Pernah Saling Dukung hingga Merasa Ditinggalkan
Lalu bagaimana tanggapan elite partai politik terkait usulan Amien Rais tersebut?
1. Demokrat sebut langkah mundur demokrasi
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani mengatakan penunjukkan Presiden dari MPR RI hanya mengulang kesalahan yang sama.
Menurut Kamhar, usulan ini sebagai ekspresi frustasi terhadap demokrasi Indonesia.
"Jika mengembalikan Pilpres ke MPR hanya sebagai ekspresi frustasi kita terhadap kehidupan demokrasi kita saat ini, maka ini hanya kembali mengulang kesalahan yang sama. Bahkan bisa lebih buruk lagi," kata Kamhar saat dikonfirmasi, Kamis (6/5/2024).
Ia menuturkan pemilihan presiden dari MPR juga sebagai langkah mundur dalam demokrasi Indonesia.
Apalagi, demokrasi sudah mengalami sejumlah perbaikan sejak reformasi.
"Mengembalikan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ke MPR RI menurut kami menjadi langkah mundur atas derajat dan kualitas demokrasi yang telah terbangun sebagai amanah reformasi," ungkapnya.
Demokrat, kata Kamhar, memahami jika aspirasi penunjukkan Presiden dari MPR sebagai ekspresi kekecewaan atas proses pemilu yang semakin transaksional menjadi politik biaya tinggi.
Ia mengatakan politik biaya tinggi yang terus menerus terjadi ini memang membuat demokrasi distorsif dan hanya memberi karpet merah pada para pemilik modal atau kroni penguasa. Bahkan memangsa para pejuang reformasi dan penggiat demokrasi.
"Kami menilai, untuk pembenahannya mesti dilakukan pendekatan yang sistemik. Mulai dari pembenahan partai politik, mekanisme dan sistem pemilu serta pembangunan kultur demokrasi," katanya.
"Memang tak mudah dan tak bisa instant. Tapi ini yang mesti ditempuh jika kita ingin mewujudkan konsolidasi demokrasi. Demokrasi subtantif yang berkualitas," ujarnya.
2. PDIP sebut bukan solusi
Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, menolak jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR.
Pilpres secara langsung memang mengalami banyak kendala seperti pengerahan aparatur negara hingga intimidasi.
