Namun, dirinya tak sepakat jika sistem pemilihan presiden dikembalikan ke MPR seperti sebelum era Reformasi.

"Seharusnya kan itu tidak boleh terjadi tetapi demi ambisi kekuasaan, itu kan akhirnya terjadi."

"Tetapi kan solusinya bukan dengan mencabut kedaulatan rakyat itu, tapi melakukan pembenahan-pembenahan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).

3. PKS ajak lawan oligarki

Sementara itu, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengaku memahami usulan pilpres dari MPR RI akibat maraknya politik uang.

Politik uang berbiaya tinggi ini lantas menghadirkan oligarki politik.

"High cost politik, politik berbiaya tinggi ini melahirkan oligarki politik yang rupanya ada bandarnya oligarki sehingga melahirkan interlocking politik atau politik saling kunci karena bandarnya itu biasanya sudah ada titip pesan supaya ada target-targetnya," kata Mardani saat dikonfirmasi, Jumat (7/6/2024).

Ia membeberkan oligarki politik yang terjadi saat ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat.

Pasalnya, para elite politik yang terpilih hanya akan mengedepankan kepentingan bandar oligarki.

Atas dasar itu, Mardani menyebut masalah ini harus segera dilawan.

Akan tetapi, caranya bukan dengan cara mengubah sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung atau melalui MPR RI.

"Pandangan saya melawannya cuma tidak bisa dengan pendekatan yang parsial, tidak bisa cuma dari pemilihan langsung menjadi tidak langsung tetapi harus dikaji bagaimana menghidupkan partai politik, menghidupkan sirkulasi kepemimpinan di partai politik," terang Mardani.

Ia menuturkan salah satu cara untuk memberantas masalah politik uang dengan cara menghidupkan whistle blower yang ada di KPK.

Siapa pun pihak yang melaporkan kasus politik uang memperoleh imbalan dari negara.

"Di KPK itu seorang whistle blower atau peniup pluit yang melaporkan kasus korupsi biasanya dari dalam, sama money politik dari dalam. Itu kalau di KPK itu maksimal bisa mendapatkan 2 persen dari dana negara yang bisa diselamatkan."