Personel TNI akan Dikirim ke Gaza Palestina untuk Misi Kemanusiaan, Apa Saja Kemampuan yang Dimiliki
Pasukan yang rencananya dikirim ke Gaza di antaranya berasal dari satuan kesehatan yang memiliki kemampuan untuk merawat dan mengobati.
Penulis: Gita Irawan
Editor: Dewi Agustina
Untuk dokumen yang menjadi tanggung jawab Mabes TNI antara lain penyiapan unit table of orginization, daftar alutsista yang digunakan, daftar self sustainment yang menjadi tanggung jawab negara sendiri dan kebutuhan personel terkait penentuan satuan stand by, seleksi, pelatihan, dan stand by force.
Saat ini, surat pendaftaran dan data organisasi serta tugas baik bidang personel dan materil sudah dilengkapi.
Namun demikian, dari kebutuhan administrasi masih terdapat beberapa hal yang perlu segera ditindaklanjuti.
Hal tersebut di antaranya rencana kebutuhan anggaran, keputusan presiden tentang pledging yang saat ini masih diproses oleh Kemhan, dan permohonan akun pledging UN PCRS kepada PBB.
Baca juga: Kapuspen TNI Sebut Pasukan Perdamaian yang Bakal Dikirim Ke Gaza Harus Lewati Seleksi
Selain itu, kata Agus, untuk kesiapan personel dan materil serta kesiapan dukungan anggaran pledging masih perlu diperhatikan bersama guna menyukseskan keputusan politik negara.
Dia mengatakan untuk penyiapan satgas PBB ke Palestina, TNI telah melakukan rapat koordinasi dengan beberapa kementerian terkait.
Kementerian tersebut di antaranya Kemhan, Kemlu, dan Kemenkes.
Rapat dilaksanakan pada 27 Mei dan 3 Juni 2024 di Jakarta.
Agus juga melaporkan bahwa Kemlu menyampaikan misi yang dilaksanakan di Gaza rencananya merupakan misi Joint Humanitarian Operation atau misi kemanusiaan gabungan.
Saat ini, kata Agus, terdapat dua Panglima Angkatan Bersenjata di kawasan yang menyatakan siap dan bersedia untuk ikut dalam operasi kemanusiaan bersama (Joint Humanitarian Operation) ke Gaza Palestina.
Kedua Panglima Angkatan Bersenjata tersebut berasal dari Singapura dan Australia.
"Yang sudah confirm Panglima Singapura, dan Panglima Australia siap Joint Humanitarian Operation," kata Agus dikutip dari kanal Youtube Komisi I DPR RI Channel pada Kamis (6/6/2024).
Tentunya, kata dia, operasi kemanusiaan tersebut dapat dilaksanakan setelah adanya perjanjian damai antara Israel dan Palestina.
"Dan saat ini dibutuhkan mandat dari PBB untuk membentuk co deployment atau operasi bersama negara-negara ASEAN," kata dia.
