Kritik Kasus Vina Cirebon, Waketum Gerindra: Omong Kosong Lah, Mahfud Sudah Game Over
Habiburokhman nilai kasus ini dievaluasi kembali melalui peninjauan kembali tapi perlu ada pihak yang menggugat harus menemukan adanya novum baru
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Eko Sutriyanto
Diberitakan sebelumnya, Eks Menkopolhukam, Mahfud MD mencium permainan hukum dalam kasus pada tahun 2016 yang kini menjadi sorotan publik.
Mahfud MD menyinggung dugaan tersangka Pegi Setiawan yang dijadikan kambing hitam.
Kemudian, Mahfud MD juga menilai presiden terpilih Prabowo Subianto bisa turun tangan dalam kasus tersebut.
"Konyolnya lagi, padahal dulu resmi di BAP dan rilis diumumkan buron tiga orang, sekarang ada dua masalah," kata Mahfud MD dikutip dari akun Youtube Mahfud MD Official, Selasa (12/6/2024).
Baca juga: Ibunda Bawa Makanan Kesukaan Pegi Tersangka Pembunuhan Vina Cirebon ke Polda Jabar
Mahfud MD menyinggung Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dihapus oleh kepolisian.
Awalnya, polisi memburu tiga tersangka kasus Vina Cirebon yakni Pegi alias Perong (30), Andi (31) dan Dani (28).
Namun, polisi akhirnya menghapus dua nama yakni Andi dan Dani setelah Pegi Setiawan tertangkap.
"Satu, Pegi ditangkap mulai muncul kesaksian orang bukan itu, Pegi sendiri mengaku tidak tahu, apakah Pegi ini namanya, apakah ini bukan sekadar kambing hitam?" tanya Mahfud MD.
"Kedua, dua orang yang buron ini dibilang salah sebut. Mana ada orang yang menyelidiki lama disebut salah sebut, sehingga dianggap enggak ada. Dianggap hanya satu Pegi," kata Mahfud.
Mahfud MD pun menilai presiden terpilih Prabowo Subianto bisa turun tangan menyelesaikan kasus pembunuhan Vina Cirebon.
Apalagi kasus tersebut tidak akan merugikan posisi politik dan ekonomi.
"Ini kasus kriminal jahat di pengadilan-pengadilan yang sekarang banyak, tidak melibatkan banyak pejabat-pejabat tinggi-tinggi amat, yang mempunyai kepentingan politik dan kepentingan bisnis. ini tingkat polisi enggak bener, ini kejahatan," kata Mahfud.
Menurut Mahfud MD, kasus pembunuhan Vina Cirebon memperlihatkan hukum di Indonesia kerap bisa dimainkan.
"Saya tidak ingin katakan selalu dimainkan tapi sangat sering dimainkan bila menyangkut pejabat atau duit. Kalau saya katakan hukum dimain-mainkan saya salah. Karena kasus hukum puluhan ribu. Ini bagian penyimpangan," kata Mahfud.
