Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kader partai Gerindra ramai-ramai menjadi komisaris BUMN menuai kritik.

Tindakan tersebut dianggap sebagai bagi-bagi jabatan politik oleh negara.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengatakan fenomena bagi-bagi jabatan merupakan hal wajar dalam awal pemerintahan baru.

Bahkan, bagi-bagi jabatan ini sudah terjadi sejak era Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Lihat yang begini kan fenomena tiap awal pemerintahan pasti ada. Zaman Pak SBY juga ada hal yang sama diributin, zaman awal Pak Jokowi demikian juga," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024).

Setidaknya ada tiga kader Gerindra yang mendadak ditunjuk menjadi Komisaris BUMN.

Baca juga: Posisi Komisaris BUMN Mulai Diisi Pendukung Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Anak Buah Erick Thohir

Pertama, Simon Aloysius Mantiri ditunjuk sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen Pertamina.

Selanjutnya, Fuad Bawazier yang ditunjuk sebagai Komisaris Utama MIND ID.

Terbaru, ada Siti Nurizka Puteri yang ditunjuk menjadi Komisaris Pupuk Sriwijaya Palembang.

Ia pun meminta masyarakat menilai sendiri kinerja kadernya yang ditunjuk menjadi komisaris.

Dia pun menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat.

"Kan rakyat yang akan menilai. Nanti rakyat yang menilai apakah memenuhi kriteria, kualitas yang bener atau nggak nanti kan bisa dinilai oleh rakyat," ungkapnya.

Terkait penunjukkan Nurizka, ia menyatakan bahwa kadernya itu memang salah satu kadernya yang memiliki pendidikan tinggi.

Baca juga: Profil Tsamara Amany yang Ternyata Sudah Jadi Komisaris di BUMN Sejak 2023