Laporan wartawan Tribunnews, Ibriza Fasti Ifhami

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Relawan Pro Jokowi (Projo) menyayangkan kasus peretasan pusat data nasional sementara (PDNS) 2 di Surabaya dimanfaatkan sebagian tokoh di media sosial untuk menyerang Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP Projo Handoko, dalam konferensi pers di kantor DPP Projo, di Jakarta Selatan, pada Jumat (28/6/2024).

Baca juga: Wapres Sebut Tak Pernah Terpikir Pusat Data Nasional Bisa Diretas: Dahulu Disatukan Agar Aman

Bahkan, Handoko menilai, ada upaya dari pihak tertentu untuk mempolitisasi kasus tersebut dengan tujuan menyerang Budi Arie.

Ia menyebut, hasil monitoring Projo menunjukkan bahwa pihak-pihak yang diduga melakukan politisasi tersebut berasal dari sisa-sisa pendukung capres yang kalah di Pilpres 2024 lalu.

Baca juga: Pemerintah Didesak Minta Maaf kepada Masyarakat soal Bocornya Pusat Data Nasional

"Projo sangat prihatin atas sikap sebagian tokoh di media sosial yang mempolitisasi dan memanfaatkan kasus ransomware PDNS 2 milik Telkom untuk menyerang Menkominfo Budi Arie Setiadi," ucap Handoko, di hadapan para wartawan, Jumat siang.

"Kelompok tokoh ini berasal dari sisa-sisa pendukung capres yang kalah pada Pilpres Februari 2024 lalu," tambahnya.

Dugaan tersebut muncul, kata Handoko, setelah Projo mencermati bahwa peristiwa-peristiwa dan pemberitaan terkait persoalan ini mencuat saat Menkominfo Budi Arie Setiadi sedang menjalankan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas judi online.

"Dari pengamatan DPP Projo, terjadi penggalangan opini yang justru memperkeruh situasi dan memecah konsentrasi dalam perang melawan judi online," ucapnya.

Menurutnya, politisasi yang terjadi diduga digalang oleh tokoh-tokoh yang justru menguntungkan pihak-pihak yang ingin kejahatan siber, seperi judi online tetap berlangsung lancar dan menghasilkan profit yang besar.

"Kami mengimbau kepada publik untuk tidak menghiraukan upaya-upaya pemecahbelah bangsa dari para tokoh ini," kata Handoko.

Baca juga: Kepala BSSN Ungkap Hanya 2 Persen Data PDNS Surabaya yang Bisa Dibackup dari Serangan Ransomware

Sebelumnya, imbas peretasan Pusat Data Nasional (PDN), Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie didesak mundur dari jabatannya.

Peretasan PDN ini mengakibatkan sejumlah layanan publik di Indonesia lumpuh selama berjam-jam.

Budi Arie hanya memberi jawaban singkat saat disinggung soal tuntutan agar dirinya mundur dari jabatan.

"Ah, no comment kalau itu, itu haknya masyarakat untuk bersuara," ujar Budi Arie, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Budi mengatakan, hasil rapat Kemenkominfo dengan Komisi I DPR RI belum menemukan adanya indikasi kebocoran data akibat serangan ransomware tersebut.

Ia juga memastikan pemerintah akan membereskan segala masalah yang muncul akibat peretasan PDN.

"Yang pasti tadi hasil rapat dengan Komisi I kita tidak ada indikasi dan belum ada bukti terjadinya kebocoran data," imbuhnya.

Desakan agar Budi Arie mundur dari jabatan Menkominfo pertama kali disuarakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet).

Baca juga: Alasan Pemerintah Enggan Bayar Tebusan Rp131 Miliar ke Peretas PDNS

Untuk mendesak Budi Arie mundur, Safenet menggalang petisi melalui situs change.org.

Direktur Eksekutif Safenet, Nenden Sekar Arum mengatakan, petisi itu digulirkan untuk mengampanyekan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab atas peretasan tersebut.

“Kami menyasar Budi Arie itu karena dia memang Menteri Kominfo yang Kominfo adalah lembaga yang punya tanggung jawab terhadap PDNS ini,” ucap Nenden, dikutip dari Kompas.com, Kamis (27/6/2024).

Nenden lantas mengungkit posisi Menkominfo beberapa periode terakhir.

Menurutnya, jabatan Menkominfo belakangan ini diisi perwakilan partai politik dengan kapasitas yang meragukan.

Padahal, ujar Nenden, Menkominfo seharusnya diisi figur yang memiliki wawasan terkait perkembangan teknologi dan digital, meski tidak harus secara teknis.

Baca juga: Pusat Data Nasional Dibobol, Jokowi Kumpulkan Pejabat di Istana

"Sayangnya itu yang kita lihat tidak ada pada menteri saat ini. Jadi, pemahaman terhadap ekosistem digital, terhadap tata kelola internet itu menjadi sangat minim kalau kita lihat di si Menkominfo saat ini,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Nenden turut memberikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menjadikan jabatan Menkominfo sebagai hadiah atau giveaway bagi parpol pengusungnya.

Ia meminta Jokowi menyadari kesalahannya karena menunjuk orang yang tidak kompeten di bidang ini.

“Jangan giveaway terus, dari kemarin kan giveaway terus untuk Menkominfo ini. Padahal ini adalah posisi yang sangat strategis apalagi kita udah enggak bisa lepas lah dari dunia digital,” ujarnya.