“Ini adalah aspirasi dari bawah melihat bahwa apa yang dilakukan oleh oknum penyidik KPK sudah semena-mena dan kami PDI Perjuangan masih percaya kepada hukum maka kami melakukan upaya hukum ini agar kami PDI Perjuangan mendapatkan keadilan,” imbuhnya.

Ronny berpandangan, buku dan ponsel milik Sekjen PDIP yang disita penyidik KPK tidak ada kaitannya dengan perkara yang menjerat Harun Masiku.

Ia mengeklaim, buku yang disita penyidik Komisi Antirasuah itu berisi straregi kemenangan PDIP untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Buku partai yang dirampas itu terkait dengan strategi politik dari PDI Perjuangan terkait dengan pemenangan pilkada yang akan datang,” sebut Ronny.

“Terkait dengan marwah partai, kedaulatan partai, dimana kami keberatan ketika buku tersebut ikut diambil,” lanjut Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta itu.

Ronny pun mempertanyakan alasan penyidik KPK menyita barang-barang milik Hasto dan statnya yang dinilai tidak terkait dengan perkara Harun Masiku.

“Kami bertanya-tanya tujuannya apa buku tersebut diambil? Dan untuk siapa? Oleh sebab itu kami hari ini melakukan upaya hukum dengan mengajukan gugatan perdata perbuatan melawan hukum oknum penyidik KPK terhadap PDI Perjuangan,” kata dia.

Dalam gugatan ini, tim hukum Hasto dan Kusnadi memasukan nominal Rp1 atas kerugian materiil dan immateriil.

Ia menyatakan, gugatan yang sama bakal dilakukan oleh 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP dari seluruh Indonesia.

“Di sini kami melihat bahwa buku partai PDIP tidak ada kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh rekan-rekan KPK, bahkan penyidik. Oleh sebab itu kerugian materiil dan immateriil kami cantumkan 1 rupiah,” jelas Ronny.

Baca juga: Didampingi Ronny Talapessy, Staf Sekjen PDIP Lapor Penyitaan HP & Buku Partai oleh KPK ke Komnas HAM

“Karena apa? Di sini bukan soal angka tapi soal keadilan. Jadi kita mohonkan kepada Yang Mulia majelis hakim Pengadilan Negeri Selatan untuk mengabulkan gugatan kami,” ujarnya.