Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto meninjau Pusat Kendali Sistem Pemantauan Siber milik BSSN di Ragunan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Hal tersebut dilakukan menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo serta menyikapi hasil rapat dengan Menkominfo dan Kepala BSSN pada Senin kemarin.

Baca juga: Menko Polhukam Ungkap Hasil Forensik Terkait Peretasan Pusat Data Nasional, Ini Satu Penyebabnya

Di sela kunjungannya, Hadi juga memimpin apel dengan BSSN dan Computer Security Incident Response Team (CSIRT) seluruh Indonesia.

Ia mengatakan BSSN adalah institusi yang sangat vital dan penting.

Dengan demikian, kata dia, memerlukan kerja sama, kerja keras, dan konsentrasi luar biasa dari seluruh pemangku kepentingan.

"Saya mengingatkan kepada seluruh pihak, kita bangsa yang besar, bangsa yang memiliki sumber daya manusia yang hebat dan cerdas, terlebih di bidang IT harus kita kuasai," kata Hadi dalam keterangan resmi Humas Kemenko Polhukam RI pada Selasa (2/7/2024).

Baca juga: Kacamata Hukum Tribunnews 1 Juli 2024: Heboh Peretasan Sistem Pusat Data Nasional

Pada apel yang dilaksanakan secara hybrid, Hadi juga menyampaikan perhatian khusus kepada seluruh K/L serta pemerintah provinsi yang memiliki potensi kerawanan untuk dapat mengantisipasi ancaman yang mungkin terjadi.

"Pada kesempatan ini saya juga ingin langsung berinteraksi kepada seluruh CSIRT di Indonesia agar saya mengetahui bagaimana kesiapan apabila menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam," kata Hadi.

Selain itu, Hadi juga memilih secara acak Tim CSIRT untuk menyampaikan situasi dan kondisi keamanan siber di antaranya PPATK, Kementerian ATR/BPN, Bakamla, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BP Batam.

Sementara untuk Bakamla, ia menegaskan Bakamla memiliki tugas yang sangat berat di laut untuk melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi maritim Indonesia.

"Saya menekankan betapa pentingnya menjaga data, salah satunya Kementerian ATR/BPN karena menyimpan seluruh dokumen milik rakyat dan pemerintah, hampir seluruh Indonesia," kata dia.

"Ini semua kepemilikan tanah ada di ATR/BPN, sehingga tanggung jawab yang diberikan harus dilaksanakan dengan tulus dan kita harus menjaga hak rakyat," sambung Hadi.

Disampaikan hingga saat ini, sudah terbentuk 93 CSIRT dari total target 160 CSIRT pada K/L (Kementerian / Lembaga) Pusat.