Klarifikasi KPK usai Dituding Politisasi Kasus Wali Kota Semarang Mbak Ita
Dugaan korupsi Mbak Ita diusut jelang Pilkada, KPK bantah adanya politisasi: Kebetulan saja.
Penulis: Jayanti TriUtami
Editor: Bobby Wiratama
Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Hanteru Sitorus melihat unsur politisasi sangat kental di balik penetapan Mbak Ika sebagai tersangka.
Deddy menyatakan, PDIP sangat menghormati langkah yang diambul KPK.
Namun, ia mempertanyakan urgensi KPK memgusut kasus tersebut.
Deddy menilai ada banyak kasus lain yang jauh lebih besar dan layak untuk segera diungkap.
"Ya tetap saja kita akan dukung proses hukum, tetapi kita mempertanyakan mislanya soal katakanlah soal kasus timah di Bangka itu yang ratusan triliun, apakah memang lebih penting urusan ini daripada itu yah," ujar Deddy, Kamis (18/7/2024).
Baca juga: Daftar Kepala Dinas Pemkot Semarang yang Dikumpulkan KPK, Buntut Kasus Mbak Ita
Tak hanya itu, Deddy juga menyinggung aksi tebang pilih KPK dalam menangani perkara.
Ia menilai, nuansa politisasi sangat kental dalam penetapan Mbak Ita sebagai tersangka korupsi.
"Ini apa iya kasus Wali Kota Semarang ini menjadi sesuatu yang urgent untuk penegakan hukum? Atau ada tebang pilih di sini atau agenda politik, kita enggak tahu kan, tetapi wajar dong masyarakat bertanya seperti itu."
"Saya tidak bisa bilang PDIP menganggap ini politisasi, tetapi nuansa politisasinya itu ya kental sekali, jika dilihat dari sisi waktu, tempat, ya kan," imbuhnya.
(Tribunnews.com/Jayanti Tri Utami/Fahmi Ramadhan/Fersianus Waku)