Dia tidak sepakat dengan kritikan pada KPK yang berujung pada tuntutan agar KPK dibubarkan. Menurutnya, KPK belum saatnya dibubarkan.

"Menurut saya belum saatnya dibubarkan. Kenapa, karena penyelenggara negara kita belum memiliki komitmen yang kuat untuk memberatkan korupsi, masih perlu ada Extraordinary body, tapi ordinary body harus dibetulin dulu jangan yang seperti sekarang ini," katanya.

Taufiequrachman Ruki menjabat pertama kali Ketua KPK pada 2003.

Pada 2015, Ruqi ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk jadi Plt Ketua KPK, menggantikan Abraham Samad. Dia juga bercerita soal dinamika hukum dan politik di balik revisi Undang-undang KPK pada 2019.

Dalam wawancara itu, Rossi menanyakan keberadaan dimana Taufiequrachman Ruki saat pembahasan Revisi Undang-undang KPK yang disebut melemahkan KPK.

Ruqi, lantas ungkap soal pertemuannya bersama Erry Riyana Harjapamekas, Tumpak Hatorangan Panggabean, dan Amin Sunaryadi dengan Presiden Joko Widodo.

"Kami bertemu Presiden Joko Widodo,didampingi sekneg, kami sampaikan secara terbuka, hati-hati (revisi) undang-undang ini bisa melemahkan KPK. Kami sudah sampaikan, cuma kami tidak demo, bukan demo gaya kami. Tapi pikiran dan pendapat kami sampaikan langsung ke pengambil keputusan yaitu presiden. Beliau mencatat dengan baik dan akan disampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM hasilnya begitu (direvisi), ya mau bagaimana, apa saya mesti berdemo sendirian di depan Istana Negara, kan enggak," kata Ruqi.

Sumber: Tribun Jabar