Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahmi Ramadhan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) buka suara terkait pernyataan kuasa hukum Dini Sera Afrianti (29) yang menyebut hakim Pengadilan Negeri Surabaya keberatan saat ahli dari LPSK dihadirkan sebagai saksi dalam proses sidang Ronald Tannur.

Sebelumnya, kuasa hukum keluarga Dini, Dimas Yemahura saat audiensi dengan Komisi III DPR RI menyebut hakim PN Surabaya keberatan ketika ahli dari LPSK menjelaskan soal resttitusi yang diajukan kliennya.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua LPSK Antonius PS Wibowo menjelaskan, bahwa pada saat itu hakim bukan keberatan melainkan bertanya soal kapasitas perwakilannya ketika dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam sidang di PN Surabaya.

"Itu bukan keberatan dari hakim, melainkan hakim bertanya dalam kapasitas apa ahli dari LPSK dihadirkan oleh Jaksa di depan sidang," kata Antonius saat dihubungi Tribunnews.com, Rabu (31/7/2024).

Pada saat itu, ahli dari LPSK pun kata Anton menjelaskan kepasitasnya bisa dihadirkan JPU dalam sidang pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti tersebut.

Kala itu, ahli LPSK mengatakan kehadiran pihaknya dalam sidang tersebut adalah sebagai Ahli Restitusi yang bakal menerangkan bahwa korban atau keluarga Dini berhak mengajukan restitusi.

"Sudah diberi penjelasan, akhirnya hakim dapat paham dan ahli dari LPSK kemudian disumpah untuk bersaksi untuk restitusi," jelasnya.

Baca juga: Kronologi Anak 2 Tahun Diduga Dianiaya Pemilik Daycare di Depok: Anak Histeris Lihat Pelaku

Kemudian Anton juga merespon soal pernyataan hakim yang kala itu mempertanyakan untuk apa pengajuan restitusi sedangkan Ronald Tannur belum terbukti sebagai pembunuhan Dini.

Menurut Antonius, pengajuan restitusi untuk Dini Sera itu tidak mesti menunggu Ronald Tannur terbukti sebagai pembunuh.

Lantaran kata dia hal itu juga sudah diatur dalam peraturan yang berlaku antara lain UU No 31 Tahun 2004, Peraturan Pemerintan (PP) Nomor 7 tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2002.

"Yang dimana pengajuan restitusi dapat dilakukan paling lambat sebelum JPU ajukan tuntutan. Jadi tidak perlu menunggu RT terbukti sebagai pembunuh korban," ucapnya.

"LPSK sudah punya banyak pengalaman sukses ajukan restitusi diajukan sebelum JPU ajukan tuntutan antara lain pada perkara Mario Dandy," pungkasnya.

Adapun terkait hal ini sebelumnya diberitakan, Pengacara Dini Sera Afrianti, Dhimas Yemahura bersama keluarga korban menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Komisi III DPR terkait putusan bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tannur yang didakwa telah membunuh kliennya pada Senin (29/7/2024).