Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Menko Polhukam sekaligus mantan calon wakil presiden 2024 Mahfud MD mengaku masih menyimpan sebuah dokumen perjanjian yang ditandatangani Presiden terpilih RI 2024-2029, Prabowo Subianto pada 2014.

Mahfud yang saat itu merupakan Ketua Tim Pemenangan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Muhammad Hatta Rajasa itu masih ingat isi dokumen tersebut.

Dokumen tersebut, kata dia, menunjukkan komitmen Prabowo terhadap penegakan hukum.

Mahfud menceritakan, pernah berbicara empat mata dengan Prabowo di Bandara Halim Perdanakusuma Jakarta sebelum diumumkan menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta.

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud menyatakan setuju untuk menjadi Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta karena kepincut strategi yang diusung Prabowo untuk menata Indonesia.

Strategi yang diusung Prabowo saat itu, kata dia, cenderung bergaya strukturalisme di mana penekanannya pada penertiban pejabat-pejabat yang bermasalah dalam melakukan tugasnya.

Baca juga: Luhut Sebut Jokowi akan Dikenang sebagai Peletak Landasan Indonesia Jadi Negara Industrialisasi

Mahfud juga mengaku saat itu meminta kepada Prabowo bila menang Pilpres pada 2014 untuk bisa berkiprah di bidang penegakan hukum.

Saat itu, ia membayangkan akan diberi tugas untuk menata Kejaksaan Agung.

Hal itu diungkapkannya dalam podcast Terus Terang Mahfud MD di kanal YouTube Mahfud MD Official pada Selasa (6/8/2024).

"Oh setuju Pak Mahfud. Tulis, tanda tangan Pak Prabowo. Bahkan dia, di konsep yang dia buat itu, saya akan dijadikan menteri utama, tertulis kalau saya bersepakat Pak Mahfud menjadi ketua ini, saya capres. Kalau nanti saya menang Pak Mahfud itu menjadi menteri utama," kata Mahfud mengingat pernyataan Prabowo saat itu.

"Saya bilang, Pak tidak ada menteri utama. Apa Pak Mahfud? Menko. Nah, dicoret tangan dia tulis, menteri koordinator di bidang nanti menangani masalah-masalah hukum dan pada waktu itu saya orang NU dan ikutlah membicarakan menteri agama yang dari NU. Oh setuju Pak Mahfud, tapi ini ya nanti tambah catatan," sambung dia.

Setelah itu, kata Mahfud, Prabowo kemudian menambahkan catatan lagi yang ditanda tangani.

Catatan tersebut, kata Mahfud, berbunyi soal sosok yang akan menjabat menteri agama akan dikonsultasikan dengan Ketua Umum PBNU yang menjabat saat itu yakni KH Said Aqil Siradj.

"Itu tertulis, ada tanda tangannya, sampai sekarang saya simpan. Saya tanda tangan, Pak Prabowo tanda tangan, Pak Hatta Rajasa tanda tangan," kata dia.

"Nah, yang mengantar tanda tangan ke Pak Hatta Radjasa itu Pak Masduki (Masduki Baidlowi). Kalau saya tanda tangan di depan dia (Prabowo). Begitu. Itu masih ada sampai sekarang," sambung dia.

Baca juga: Kabinet Prabowo-Gibran Diumumkan 21 Oktober 2024, PDIP Minta Kementerian Strategis Diisi Profesional

Akan tetapi ia menegaskan, bahwa cerita yang disampaikannya tidak ada kaitannya dengan kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024.

Melalui cerita tentang dokumen itu, kata Mahfud, menunjukan bahwa Prabowo memiliki pemikiran yang bisa diharapakan dalam membenahi hukum setelah resmi dilantik menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Bagi Mahfud, secara personal Prabowo memiliki modal untuk bisa dipercaya melakukan pembenahan terhadap penegakan hukum di Indonesia ke depan.

Hal tersebut, kata dia, di antaranya tercermin dalam komitmen-komitmen yang disampaikan Prabowo terkait demokrasi dan penegakan hukum baik saat kampanye Pilpres 2014, 2019, maupun 2024.

"Enggak ada pilihan lain, Prabowo. Dan kita letakkan kekuasaannya di bawah konstitusi. Kita dorong untuk tidak takut kepada siapapun. Saya selalu mengatakan, dia punya modal untuk itu," kata dia.

"Dia Saptamargais, dia nasionalis karena selama kerja di TNI sumpahnya menjunjung Pancasila dan UUD, jujur, taat pada hukum, setia dan seterusnya. Nah itu modal bagi dia. Dan itu personal bagi dia, pengalaman karier politiknya," sambung dia.

Baca juga: Setpres: Kami Hanya Siapkan 30 Mobil Rombongan Jokowi ke IKN, Bukan 1.000 Mobil

Selain itu, menurutnya pelantikan Prabowo sebagai presiden secara resmi pada 20 Oktober 2024 mendatang juga menjadi momentum yang tepat bagi Prabowo untuk menertibkan hukum.

"Momentum yang paling penting itu adalah pergantian presiden secara resmi dan sah itu pada tanggal 20 Oktober. Kita berharap, Pak Prabowo itu menertibkan ini semua agar semuanya berjalan sesuai hukum," kata dia.