Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ashri Fadilla

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo menilai instansi yang sempat dipimpinnya kini berada di titik nadir.

Menurut Agus, kondisi tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah Presiden Jokowi.

"(KPK) Memang sekarang ini dalam titik nadir. Nah titik nadir itu tidak kalah pentingnya juga peran dari pemerintah yang perlu juga kita salahkan," kata Agus dalam acara diskusi oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) bertajuk Menakar Kerja Pansel KPK 2024: Menguatkan atau Memperlemah Pemberantasan Korupsi, Jumat (9/8/2024) di kawasan Tebet, Jakarta.

Menurut Agus Rahardjo, KPK mulai lemah sejak periode kedua Presiden Jokowi.

Hal itu ditandai tak adanya konsultasi dengan KPK terkait pemilihan menteri.

Baca juga: KPK Respons Hakim Agung Gazalba Saleh Kirim Pesan ke Wadirut RSUD Pasar Minggu dari Dalam Sel

"Waktu periode kedua kan yang dilakukan tidak seperti periode pertama. Kalau dulu periode pertama milih menteri pernah berkonsultasi dengan KPK, yang periode kedua sama sekali enggak," ujar Agus.

Agus pun menilai KPK makin lemah sejak adanya revisi Undang-Undang KPK yang mengakibatkan hilangnya dukungan civil society.

Bahkan saat itu sampai muncul isu bahwa KPK merupakan sarang taliban.

"KPK diisukan sebagai sarangnya taliban. Enggak ada civil society yang dukung gara-gara KPK sarang taliban. Padahal kalau kita lihat kan hanya 12 orang yang pakaiannya dari 1.600 orang, enggak mungkinlah itu sarangnya taliban," katanya.

Menurut Agus, untuk menguatkan kembali posisi KPK dalam pemberantasan korupsi, pemilihan calon pimpinan untuk periode ke depan menjadi krusial menurut Agus.

Baca juga: KPK Kulik Keseharian Sopir Tersangka Korupsi Lahan Sekitar JTTS yang Dilaksanakan Hutama Karya

Proses seleksi Capim KPK yang berkualitas mesti dilakukan untuk mengembalikan marwah KPK sebagai koordinator penegakan hukum, khususnya di bidang tindak pidana korupsi.

"Saya sangat berharap, fungsi sebagai koordinator betul-betul ditegakkan. Kalau itu ditegakkan, insyaAllah KPK akan disegani lagi," kata Agus.

Agus menilai para peserta seleksi Capim KPK harus diperhatikan betul track recordnya untuk memastikan lahirnya Pimpinan KPK yang dapat menguatkan kembali KPK.

Tak hanya dari internet, tetapi track record juga harus dipastikan dari penelusuran tempat kerja, bahkan sampai tempat tinggal.

"Penelusuran track record penting sekali. Bukan hanya dari Wikipedia. Tapi kalau perlu didatangi tempatnya, dia pernah bekerja. Itu penting sekali untuk kita mengetahui track record dari masing-masing calon," kata Agus.

Adapun proses seleksi Capim KPK, saat ini sudah melewati tahap tes tertulis yang meloloskan 40 dari 230 perserta.

Selanjutnya, 40 peserta itu akan mengikuti tahap profile assessment atau penilaian profil.

"Peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya, yaitu Profile Assesment, yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 dan 29 Agustus 2024," kata Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh, Kamis (8/8/2024).

Berikut merupakan daftar peserta yang lolos seleksi tes tertulis Capim KPK:

1. Achmad Zubair
2. Agung Setya Imam Effendi
3. Agus Joko Pramono
4. Ahmad Alamsyah Saragih
5. Albertus Usada
6. Andi Herman
7. Andi Pangerang Moenta
8. Dadang Herli Saputra
9. Didik Agung Widjanarko
10. Djoko Poerwanto
11. Erdianto
12. Fitroh Rohcahyanto
13. Giri Suprapdiono
14. Gunarwanto
15. Harli Siregar
16. I Nyoman Wara
17. Ibnu Basuki Widodo
18. Ida Budhiati
19. Imron Rosyadi Hamid
20. Johan Budi Sapto Pribowo
21. Johanis Tanak
22. Michael Rolandi Cesnanta Brata
23. Minanoer Rachman
24. Muhammad Yusuf
25. Nurul Ghufron
26. Nuryanto
27. Pahala Nainggolan
28. Poengky Indarti
29. R Benny Riyanto
30. RZ Panca Putra S
31. Rakhmad Setyadi
32. Rios Rahmanto
33. Sang Made Mahendrajaya
34. Setyo Budiyanto
35. Subagio
36. Sudirman Said
37. Sugeng Purnomo
38. Vera Diyanty
39. Wawan Wardiana
40. Yanuar Nugroho.