"Mau taat kepada siapa lagi kalau tidak konstitusi. Yaitu Undang-Undang Partai Politik, Undang-Undang Ormas," ujar Cak Imin.

Lebih lanjut, Cak Imin menghormati PBNU dan menghargai masukan-masukan demi perbaikan PKB ke depan.

Namun, dia kembali menegaskan bahwa PBNU dan PKB merupakan dua organisasi yang berbeda.

"Saya menghormati PBNU, masukan-masukan yang saya terima dengan baik, kritiknya menjadi modal untuk perbaikan kalau ada yang salah," ucapnya.

"Tapi bahwa perlu saya sampaikan, PBNU dan PKB organ yang berbeda secara konstitusional. masing-masing dijamin oleh konstitusi negara," ucapnya.

Sebagaimana diketahui konflik terbuka antara PBNU dan PKB mencuat.

Terbaru, PBNU melakukan pemanggilan terhadap pimpinan DPP PKB yakni Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk melakukan evaluasi terhadap PKB.

Pasalnya, PBNU menganggap ada permasalahan di tubuh PKB termasuk soal banyaknya anggota Dewan Syuro PKB di daerah yang mengeluhkan kepimpinan partai saat ini.

Konflik tersebut tampak menyeruak ke publik dalam sejumlah momentum di antaranya saat tahapan Pilpres 2024 dan pembentukan Pansus Haji DPR.

Konflik terbuka tersebut ditandai dengan pernyataan-pernyataan dari Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dan jajarannya serta Muhaimin Iskandar atau Cak Imin serta jajarannya baik di media sosial maupun media massa.

Terkini, PBNU telah membentuk tim yang disebut Panitia Khusus (Pansus) PKB.

Tim berisi jajaran pengurus struktural PBNU itu disebut-sebut dibentuk untuk mengkaji dan mengharmonisasi hubungan antara PBNU dan PKB selama ini.

Tim tersebut juga telah meminta keterangan dari sejumlah mantan pengurus PKB dan tokoh yang pernah berkecimpung di PKB.

Sejumlah tokoh juga telah menyampaikan pendapat mereka terkait konflik PBNU dan PKB, satu di antaranya Wakil Presiden Maruf Amin.