VIDEO Respons Ridwan Kamil Soal MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada: Yang Untung Warga Jakarta

Menyusul putusan MK ini membuat seluruh partai di daerah bisa punya pasangan calon.

“Kalau kita lihat pemberitaan saat ini kan berarti ada perubahan yang sangat mendasar apalagi yang dihitung kan bukan dari jumlah penduduk tapi dari jumlah DPT,” ucap Ahmad Doli.

Hal itu pun akan merubah dari perspektif politik serta akan merubah konstelasi politik.

“Tapi persoalannya apakah dalam tujuh hari yang sisa ini, ini akan baik atau tidak gitu ya,” tuturnya.

Ahmad Doli menegaskan bahwa Golkar bersama KIM secara politik, secara strategi usai adanya peraturan yang berubah maka harus menyesuaikan diri.

Dia memastikan bahwa KIM selama ini sudah teruji solid usai sukses story kemarin di Pilpres 2024.

“Dengan adanya putusan MK ini bukan hanya di Jakarta tapi seluruh peta koalisi di daerah dan pasti KIM akan menggelar rapat lah,” tukasnya.

PDIP Dorong Anies
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuka peluang untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur pada Pilgub Jakarta 2024.

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan, peluang Anies dicalonkan akan sangat kuat jika mantan gubernur DKI Jakarta itu bersedia menjadi kader PDIP.

Diketahui, kemungkinan PDIP untuk mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) merubah syarat pencalonan kepala daerah Pilkada, yang membuat PDIP bisa mengusung pasangan calon sendiri di Pilkada Jakarta.

Hal itu disampaikan Komarudin saat ditanya peluang partainya untuk mengusung Anies.

"Yang kita harapkan memang harus menjadi kader partai," kata Komarudin di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

"Karena kita berpengalaman. Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan. Kan gitu," terang dia.

Komarudin pun menegaskan, pada dasarnya PDIP bakal memprioritaskan kader sendiri untuk diusung pada Pilkada.

Apalagi, PDIP merasa memiliki sejumlah kader potensial, misalnya mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.