Haidar Alwi Sebut Tidak Ada Kontrol Kekuasaan Jika PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi jika PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo akan terasa karena tidak ada kontrol.
Penulis: Erik S
Editor: Wahyu Aji
"Jangan ditarik ke hal-hal sempit, bagi-bagi kekuasaan atau tidak bagi-bagi di luar lah," kata Said saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).
Di sisi lain, Said juga membantah pertemuan antara Megawati dan Prabowo merupakan sinyal PDIP akan bergabung mendukung pemerintahan Prabowo.
"Jangan ditarik ke gabung bergabung dan tidak gabung. Yang terpenting sesungguhnya adalah bertemunya kedua tokoh bangsa ini," jelasnya.
Lebih lanjut, Said menyampaikan pertemuan keduanya lebih banyak membicarakan persoalan penyamaan visi kebangsaan.
Khususnya bagaimana membangun bangsa dan negara ke depannya.
Sebaliknya, kata Said, pihaknya tidak masalah jika nantinya PDIP harus beroposisi.
Sebab, partai berlambang banteng itu tetap memberikan kritik konstruktif bagi pemerintahan Prabowo.
"Kalau kami melakukan kritik konstruktif bukannya dibutuhkan pemerintah. Pemerintah mana yang tidak membutuhkan kritik konstruktif? Bukan kritik asal kritik, bukan kritik asal ngantam tapi kritik konstruktif yang memberikan jalan keluar. Setidaknya ada alternatif," pungkasnya.
Kabar pertemuan itu mencuat setelah Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani menyampaikan Prabowo dan Megawati saling memberi salam hormat.
Muzani mengatakan pertemuan keduanya akan segera terwujud.
Baca juga: Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Ini Kata Elite Gerindra dan PDIP
"Insyaallah akan terjadi (pertemuan Prabowo-Megawati)," kata Muzani di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Muzani menegaskan, pertemuan Prabowo dan Megawati akan terjadi sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.
"Pokoknya insyaallah akan terjadi sebelum pelantikan," ujar Muzani.