TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai-partai pendukung presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat ini tengah menanti jumlah jatah menteri yang didapat pada Kabinet pemerintahan baru.

Partai Amanat Nasional (PAN) termasuk juga di dalamnya.

Saat ini Prabowo tengah menyusun menteri-menteri yang akan membantunya jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024 mendatang.

Dalam pembentukan kabinet ini tentunya Prabowo harus mengakomodasi kepentingan para partai pendukungnya yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.

Harapan PAN
PAN menginginkan dapat jatah menteri yang lebih banyak di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Sekjen Partai PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menyatakan PAN sudah 15 tahun setia mendukung Prabowo sehingga berharap mendapatkan kursi menteri yang lebih banyak dibanding partai lainnya.

PAN selalu mendukung Prabowo dalam tiga momen pemilihan presiden di Indonesia sejak 2014 sampai 2024.

Eko menuturkan, PAN memprioritaskan Ketua Umum Zulkifli Hasan atau Zulhas sebagai menteri. 

Namun, beberapa kader PAN yang berkompeten juga turut diusulkan untuk menjadi menteri Prabowo.

Hal tersebut sesuai dengan rencana Prabowo untuk membentuk zaken kabinet di pemerintahannya.

Respons Elite Gerindra

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengaku belum mendengar harapan PAN itu. 

Ia menyatakan akan menanyakan langsung kepada Eko Patrio terkait minta jatah lima menteri.

Soal pembagian jatah menteri dari partai pendukung Prabowo, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad bahwa nama-nama sudah ada, namun ia masih enggan membocorkan nama tersebut.

Dasco hanya memastikan kursi menteri dari Partai Gerindra hanya sedikit.

Dasco memastikan calon menteri yang akan menduduki kabinet Prabowo akan lebih banyak dari golongan profesional daripada partai politik.

Presiden Terpilih Prabowo Subianto bakal mengumumkan kabinetnya pada malam hari setelah dilantik, yakni 20 Oktober 2024. 

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan Prabowo akan langsung mengumumkan jajaran menterinya agar roda pemerintahan bisa langsung berjalan.

Sementara itu isu soal komposisi kementerian Prabowo.

Selain zaken kabinet, isu soal jumlah kementerian dan lembaga yang membengkak di bawah pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka terus bergulir.

Dari informasi yang beredar, disebutkan bahwa kabinet Prabowo akan terdiri dari 44 kementerian karena bakal ada pemecahan kementerian.

Sekjen Gerindra Ahmad Muzani, menjelaskan penambahan jumlah kementerian karena pemecahan kementerian agar tidak ada lagi kementerian yang memiliki tugas rangkap.
 
Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman membocorkabn bertambahnya jumlah kementerian berimplikasi pada jumlah komisi yang ada di DPR RI.

Sohibul mengatakan jumlah komisi di DPR dapat bertambah karena menyesuaikan jumlah kementerian/lembaga yang akan menjadi mitra kerja dari DPR yang saat ini ada 11 Komisi bisa bertambah menjadi 13 ataupun 14 komisi.(*)