Prabowo Ungkap Urgensi Kemandirian Energi, Pimpinan MPR: Ini Menjadi Hal yang Krusial
Ia menyebut kemandirian energi jadi hal krusial, mengingat potensi krisis energi global bisa terjadi sewaktu-waktu.
Penulis: Danang Triatmojo
Editor: Malvyandie Haryadi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus segera mewujudkan swasembada energi dan tidak lagi bergantung pada impor bahan bakar.
Ia menyebut kemandirian energi jadi hal krusial, mengingat potensi krisis energi global bisa terjadi sewaktu-waktu.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengatakan visi besar Prabowo selaras dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen pada masa pemerintahannya.
Target ini kata Eddy, membutuhkan suplai energi yang besar. Sedangkan di sisi lain Indonesia juga tidak bisa bergantung terus pada energi fosil.
"Target pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen tentu membutuhkan supply energi yang besar. Di sisi lain kita tidak bisa terus bergantung pada energi fosil karena dampak lingkungan dan sifatnya yang tidak terbarukan," kata Eddy kepada wartawan, Jumat (11/10/2024).
"Karena itu kami meyakini visi besar Pak Prabowo tentang kemandirian energi akan dilakukan melalui akselerasi transisi energi menuju energi terbarukan. Ini bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, ini adalah visi tentang mewujudkan Indonesia Emas di 2045 nanti," lanjutnya.
Perihal ini, Wakil Ketua Umum PAN ini juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT). Menurutnya percepatan transisi energi membutuhkan dasar hukum yang kuat.
"Di periode sebelumnya, sebagai Pimpinan Komisi VII DPR RI kami terus berupaya agar RUU EBT menjadi prioritas. Bagaimanapun percepatan transisi energi ini membutuhkan dasar hukum yang kuat. Untuk mendukung visi kemandirian energi Pak Prabowo, komitmen memperjuangkan RUU EBT segera disahkan akan terus dilanjutkan," ungkapnya.
Eddy menjelaskan Indonesia punya kekayaan sumber daya dalam negeri untuk keperluan energi baru dan terbarukan.
Hal ini juga selaras di mana Komisi VII DPR dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah terkait Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).
Salah satu isi kebijakan ini terkait peningkatan pemanfaatan biomassa atau bahan bakar nabati (BBN), yang bertujuan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan.
"Hal ini juga sejalan dengan visi kemandirian ekonomi Pak Prabowo mewujudkan Indonesia sebagai Raja Ekonomi Hijau dunia dengan memanfaatkan Biodiesel dan Biomassa dari bahan baku di Indonesia," katanya.
Secara khusus, Eddy menyatakan akan terus satu langkah dengan pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mewujudkan kemandirian energi melalui lembaga legislatif di Senayan.
"Kemandirian energi merupakan upaya melaksanakan amanat konstitusi mewujudkan Indonesia yang bersatu, berdaulat adil dan makmur dan sebesar-besarnya memberi manfaat untuk rakyat," tutupnya.