Hadir juga mantan Duta Besar Indonesia untuk Norwegia sekaligus eks Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis. Adapun, disertasi Hasto berjudul "Kepemimpinan Strategis Politik, Ideologi, dan Pelembagaan Partai serta Relevansinya terhadap Ketahanan Partai: Studi pada PDI Perjuangan". 

Dalam disertasi tersebut, Hasto mengkonstruksikan Teori Pelembagaan Partai dalam kaitannya dengan Ketahanan Partai. Hasto menyelesaikan program doktor ini selama 3 tahun. Dia memulainya sejak Agustus 2021.

Hasto akan diuji empat profesor dari dalam dan luar negeri untuk mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi doktor.  Ketua Sidang adalah Athor Subroto, Ph.D serta akan dihadiri Promotor Prof. Dr. Satya Arinanto S.H., M.H dan Ko Promotor 1 Prof Dr. A Hanief Saha Ghafur dan Ko Promotor 2 Dr. Margaretha Hanita S.H., M.Si

Dosen penguji juga ada kalangan internasional di antaranya Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri, Prof. Dr. Drs. Bambang Shergi Laksmono, M.Sc, Prof. Dr. Dra. Sulistyowati Suwarno, M.A. dan Prof. Ludger Helms.

Ludger Helms adalah Profesor Ilmu Politik dan Ketua Politik Perbandingan di Universitas Innsbruck, Austria. Dia akan menguji Hasto secara online atau daring.

Baca juga: Puan Ungkap Isi Pertemuan Kader PDIP di Teuku Umar Semalam, Bahas Pertemuan Megawati dengan Prabowo?

Terkait hal tersebut, Analis Politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia, Arifki Chaniago menilai PDIP tentu punya bargaining politic untuk masuk ke pemerintahan baru dan berada diluar kekuasaan. PDIP pernah teruji sebagai oposisi yang kritis di era pemerintahan SBY. Tak menutup kemungkinan hal itu terjadi lagi di era Prabowo, jika PDIP memilih sikap sebagai oposisi total.

Akan tetapi sikap seperti itu tentu tidak disukai juga oleh semua kader PDIP. Karena ada kader PDIP yang melihat peluang bergabung di pemerintahan Prabowo juga ada menilai sebagai keputusan terbaik. 

Arifki menambahkan posisi PDIP yang tidak memiliki masalah pribadi dengan Prabowo bisa jadi alasan masuk pemerintahan. Hal itu bisa menjadi alasan yang mendukung bahwa ada kemungkinan mempertemukan Mega-Prabowo di pemerintahan. 

Sama halnya, duet Mega-Prabowo di Pilpres 2009. Sejarah dua tokoh ini, bakal memperkuat alasan PDIP bergabung dengan pemerintahan Prabowo. 

Baca juga: Megawati Utus Ahmad Basarah Temui Sekjen Gerindra, Bahas Apa?

“Terkadang kita harus tahu bahwa Ibu Mega punya cara sendiri dalam menentukan sikap politiknya. Itu terlihat di Pilkada 2024. Pilihan politik Bu Mega tidak hanya mengejutkan secara politik, tetapi juga kader-kader PDIP sendiri,“ tandas Arifki.

Salah seorang sumber menyebut sebenarnya banyak Politikus PDIP yang hendak melakukan pertemuan dengan Presiden Jokowi. Entah dalam agenda apa pertemuan tersebut masih belum terkonfirmasi.

Namun patut diduga keinginan sejumlah Politikus PDIP bertemu dengan Presiden Jokowi pastinya terkait dengan upaya masuk ke dalam koalisi pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran. "Ada beberapa politikus PDIP yang takut ketahuan ketemu Jokowi tapi sebenarnya pengen bertemu," ujar sumber tersebut. 

Ketakutan para politikus PDIP tersebut ujar sumber diduga penyebabnya karena merenggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP dalam hal ini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. DI internal banyak kader yang menginginkan agar PDIP bergabung ke koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran, tapi ada juga yang menolak.

"Jadi nggak semuanya menolak bergabung ada juga yang ingin berkoalisi. Dan Mega tidak mudah mengambil keputusan," kata sumber itu.