Sementara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mendapatkan anggaran paling besar, total Rp 13,397 triliun dengan terbagi untuk pusat Rp 3,816 triliun dan wilayah Rp 9,580 triliun.

Menurut Pigai, anggaran yang diterima Kemenham tidak sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang ingin fokus di sektor HAM.

Natalius menekankan bahwa anggaran Rp 20 triliun akan diminta apabila negara memiliki anggaran yang cukup.

Menurutnya, anggaran Rp 20 triliun tersebut akan dialokasikan pada sejumlah hal yakni untuk membangun Universitas HAM yang bertaraf internasional kemudian Laboratorium HAM termasuk forensik, dan Rumah Sakit HAM.

Sejumlah sektor itu nanti, kata Pigai, akan dipimpin oleh putra-putra terbaik bangsa di bidang HAM.

Respons Komisi XIII DPR

Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PDIP, Yasonna Laoly yang merupakan Menkumham periode 2014-2024 meminta Natalius Pigai, lebih realistis dalam mengusulkan kenaikan anggaran Rp 20 triliun.

Yasonna mengatakan, kondisi keuangan negara yang tengah menghadapi tantangan serius. 

Sebab, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit sekitar Rp 600 triliun.

Sementara di tahun mendatang, utang negara dengan jatuh tempo diperkirakan akan mencapai sekitar Rp 800 triliun.

Di sisi lain, kata Yasonna, kondisi ekonomi masih terpengaruh situasi global yang terjadi peperangan.

Yasonna meminta Kementerian HAM agar lebih rinci dalam membuat uraian program.

Yasonna meminta Natalius Pigai agar lebih realistis dalam mengusulkan anggaran. Sebab, untuk mencarikan anggaran tidak mudah.

"Maka saya kira, apa sebab teman-teman dan banyak masyarakat kaget dan lompatan angka itu sangat besar. Ideal mungkin saja ideal, tapi realitas juga harus kita lihat," ujar Yasonna.