Laporan Wartawan Tribunnews.com, Danang Triatmojo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan sebaik apapun kebijakan ekonomi yang dibuat pemerintah, tidak akan efektif tanpa adanya penegakan hukum yang tegas dan jujur.

Sebab praktik korupsi dan ketidakjujuran dalam penegakan hukum dapat merusak pelaksanaan kebijakan ekonomi yang dibuat secara baik sekalipun.

Baca juga: 8 Hakim Tolak Permohonan Novel Baswedan soal Syarat Usia Capim KPK, Arsul Sani Dissenting Opinion

“Kita bisa bicara masalah ekonomi, tapi kebijakan ekonomi sebaik apapun ketika penegakan hukumnya tidak dilakukan dengan cara yang benar atau tidak dilakukan dengan cara yang jujur, maka orang punya peluang untuk mengakali, untuk cari jalan belakang,” kata Novel dalam diskusi 'Pemberantasan Korupsi: Masihkah Ada Harapan?' di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Wakil Kepala Satgasus Pencegahan Korupsi Polri ini menyatakan, masalah penegakan hukum yang tidak adil dan tidak transparan bisa menciptakan ruang bagi praktik korupsi untuk berkembang. Hal ini juga akan merambat ke berbagai sektor, bukan hanya ekonomi tapi juga sisi sosial dan mengganggu pemerintahan.

Baca juga: Novel Baswedan Soroti Kepedulian Hakim MK Terhadap Pendaftaran Capim KPK

“Dan dampaknya kemudian jujur kebijakan apapun yang baik tadi, tidak mungkin bisa diimplementasi. Belum lagi persoalan sosial dan lain-lainnya,” ucapnya.

Novel kemudian menyoroti pentingnya keberadaan hukum yang kuat dalam menjaga integritas pemerintahan. Dalam pandangannya, korupsi yang terjadi di dalam pemerintahan sama artinya dengan pengkhianatan terhadap mandat atau amanat yang diberikan oleh negara kepada pejabat publik. 

“Kalau kita lihat terkait dengan tadi yang saya katakan bahwa ada praktik korupsi yang dilakukan di pemerintahan, tentunya korupsi terkait dengan pemerintahan, karena pada dasarnya praktik korupsi adalah pengkhianatan dari suatu mandat, dari suatu kewenangan yang diberikan oleh negara,” kata Novel.

Penyidik KPK 2007-2021 ini pun menegaskan bahwa guna memastikan kebijakan dan pemerintahan berjalan baik, penegakan hukum jadi sesuatu yang harus dilakukan konsisten dan transparan. Sebab penegakan hukum yang jujur, konsisten dan transparan, akan menguatkan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan, sekaligus mengurangi praktik-praktik yang merugikan negara serta masyarakat.