"Selama ini terdapat celah hukum yang membuat KPK terlihat ragu dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan militer. Misalnya, kejadian korupsi Basarnas yang melibatkan anggota militer menunjukkan bahwa ketidaksepahaman antara peradilan sipil dan militer dapat menghambat penegakan hukum," ujarnya.

Dalam konteks ini, kata dia, keputusan MK memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi KPK. 

Dengan dasar hukum yang kuat, KPK kini memiliki pijakan untuk menangani perkara yang melibatkan institusi militer tanpa harus khawatir dengan tarik-menarik yang diumumkan.

Menurut Pieter, hal ini penting untuk menghindari konflik kepentingan yang sering terjadi ketika militer menangani kasus korupsi di tubuhnya sendiri. 

Sebab, korupsi di tubuh militer kerap kali dibayangi oleh kultur tertutup, hierarki yang kaku, dan ketergantungan pada sistem internal.

"Jeruk makan jeruk adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan situasi ini, yang berpotensi melemahkan upaya penegakan hukum secara objektif dan transparan," ujarnya.

Di sisi lain, Pieter Zulkifli memandang tantangan politik tidak bisa diabaikan. 

Dengan koalisi politik yang tidak sepenuhnya solid, Prabowo harus cerdik dalam mengelola dinamika kekuasaan.

"Dalam situasi ini, strategi 'diam dan bertindak dalam senyap' mungkin lebih efektif daripada retorika dan gembar-gembor di media yang justru memperkeruh suasana," ucapnya.

Pieter Zulkifli menekankan Prabowo sebagai seorang pemimpin yang dikenal tegas, dan berpengalaman dalam menghadapi berbagai medan pertempuran diharapkan dapat membawa pendekatan yang senyap namun efektif dalam memberantas korupsi. 

Sehingga, sikap hati-hati tetap diperlukan.

"Langkah ini menjadi krusial untuk menjaga stabilitas politik sambil memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi wacana belaka,” kata Pieter.

Selain itu, Pieter Zulkifli berpandangan perjalanan melawan korupsi di Tanah Air masih panjang. 

Untuk itu, dia kembali menegaskan keputusan ini adalah langkah maju dari MK.