Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Kritik PDIP yang Tuding Polisi Cawe-cawe di Pilkada 2024, Mantan Aktivis: Tidak Sesuai Fakta

Tudingan yang disampaikan politikus PDIP bahwa polisi ikut cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024 disebut tidak berdasarkan fakta.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Malvyandie Haryadi
zoom-in Kritik PDIP yang Tuding Polisi Cawe-cawe di Pilkada 2024, Mantan Aktivis: Tidak Sesuai Fakta
Tribunnews.com/Rizki Sandi Saputra
Pengurus DPP PDIP saat menampilkan foto mendiang mantan Kapolri Jenderal Polisi Hoegeng Iman Santoso dalam konferensi pers tentang dugaan pengerahan anggota Polri alias "Partai Coklat" pada Pilkada 2024, di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (1/12/2024). 

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tudingan yang disampaikan politikus PDIP bahwa polisi ikut cawe-cawe di Pilkada Serentak 2024 disebut tidak berdasarkan fakta.

Demikian hal ini disampaikan Ketua DPP Arus Bawah Prabowo -Arus Bawah Jokowi (ABP-ABJ) Supriyanto, Selasa (3/12/2024).

Ia meminta PDIP tidak memainkan drama dan narasi politik yang tidak baik.

Pria yang akrab disapa Antok itu melanjutkan, pada Pilkada Jateng, PDIP memainkan isu Rambo lawan Sambo.

"Kemudian di Pilkada Jakarta memainkan isu sentimen suporter bola Persija lawan Persib," katanya.

"Muncul juga narasi mendeskreditkan aparatur negara Polri, yang dituding sebagai Partai Coklat (Parcok). Padahal citra Polri baik di masyarakat selama ini menjaga kamtibmas, membantu pelayanan publik dan memerangi terorisme," ucap mantan aktivis 98 ini.

Berita Rekomendasi

Ia juga menyoroti elite PDIP yang selalu menyalahkan bantuan sosial (bansos).

Padahal kata dia bansos ini notabene dibutuhkan rakyat kecil dan menjadi basis konstituen PDIP

"Wong cilik atau kaum marhaen. Artinya sama saja menghina rakyat kecil. Mereka merendahkan martabat wong cilik dan kaum marhaen yang sangat dicintai dan dimuliakan oleh Soekarno yang menjadi inti ideologinya Marhaenisme," ucapnya. 

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyoroti dugaan pihaknya terhadap pelibatan anggota Polri di Pilkada 2024. 

PDIP bahkan memiliki julukan tersendiri untuk kelompok Polri yang diduga terlibat dalam Pilkada sebagai Partai Cokelat atau Parcok.

Terkait hal tersebut, Hasto meminta kepada seluruh anggota Polri di Indonesia untuk bisa mengedepankan marwahnya dalam menjaga kesatuan dan persatuan bangsa.

Menurut dia, Polri tidak perlu menjadi alat bagi segelintir pihak dalam mewujudkan nafsu untuk berkuasa.

Sebelumnya, Hasto Kristiyanto juga mengatakan bahwa Jawa Tengah mengalami tekanan yang tinggi dalam masa pilkada serentak 2024. 

"Jawa Tengah menghadapi suatu tekanan yang sangat kuat. Di Boyolali, Bung Ronny (Talapessy) memiliki data yang sangat kuat bagaimana instrumen parcok itu digerakkan sampai terjadi ketegangan," ujar Hasto di TPS 024, Jalan Kebagusan IV, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu (27/11/2024).

Jateng disebut kandang Bansos dan Parcok

Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai "kandang banteng" atau penghasil suara terbesar bagi PDI Perjuangan (PDIP) di pemilu legislatif (pileg) maupun pemilu presiden (pilpres). 

Namun kekalahan pilkada Jateng 2024, membuat Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus menyatakan, Jateng bukan lagi kandang banteng melainkan  kandang bantuan sosial (bansos) dan parcok atau partai cokelat. 

Diketahui, partai cokelat diasosiasikan dengan dugaan pengerahan aparat kepolisian untuk suara di Pilkada serentak 2024. 

"Mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok (partai cokelat)," kata Ketua DPP PDI-P Deddy Sitorus di Kantor DPP PDI-P, Jakarta, Kamis (28/11/2024).

"Jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok," ujarnya. 

 

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas