KPU Sebut Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD Bukan Hal Baru: Ini Dinamika Setelah Pilkada
KPU menanggapi munculnya wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Wacana tersbut dikatakan Ketua KPU bukan hal baru.
Penulis: Mario Christian Sumampow
Editor: Adi Suhendi
Prabowo mengajak seluruh ketua umum partai politik yang hadir dalam acara tersebut untuk mendukung wacana tersebut.
Sebab, sistem politik demokrasi pemilihan langsung dianggap berbiaya mahal.
"Ketua umum partai Golkar, salah satu partai besar, tadi menyampaikan perlu ada pemikiran memperbaiki sistem parpol, apalagi ada Mba Puan kawan-kawan dari PDIP, kawan-kawan partai-partai lain mari kita berpikir," kata Prabowo saat memberikan pidato dalam puncak perayaan HUT ke-60 partai Golkar di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Jawa Barat pada Kamis (12/12/2024) malam.
Prabowo pun mengingatkan bahwasanya sistem politik dengan pemilihan langsung menghabiskan banyak uang negara dalam hitungan hari.
Tak hanya itu, para tokoh politik juga harus merogoh kocek yang tidak sedikit.
Ia pun memberikan contoh Malaysia, Singapura, hingga India yang sudah melakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Nantinya, para anggota DPRD menjadi penentu terpilihnya calon kepala daerah.
"Sekali milih anggota DPRD, DPRD itu lah yang milih gubernur, milih bupati. Efisien enggak keluar duit, efisien, kaya kita kaya," tegasnya.
Dengan begitu, kata Prabowo, anggaran negara bisa dipakai untuk keperluan program pemerintah lainnya.
Misalnya, makan bergizi gratis bagi anak-anak hingga perbaikan sekolah.
Lalu, Prabowo pun menyentil para ketua umum parpol yang hadir dalam acara HUT Golkar tersebut.
Dia pun berkelakar semuanya bisa memutuskan perubahan sistem politik pada malam ini.
"Banyak ketua umum (parpol) ini sebetulnya bisa kita putuskan malam ini juga, bagaimana? kalau saya, jangan terlalu dengarkan konsultan-konsultan asing, sekali lagi saya tidak mau mengajak, kita anti orang asing, tidak, tapi belum tentu mereka mikirin kita kok," tutupnya.