TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Eks politikus PDIP Budiman Sudjatmiko menantang Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto untuk berani melaporkan dokumen dugaan skandal pejabat negara.

Dengan catatan kalau memang benar Hasto memiliki dokumen dimaksud.

“Kalau menurut saya kalau ada masalah ya lapor aja. Saya kira kalau itu memang benar silakan, kalau ada indikasi pelanggaran hukum asalkan saja melaporkan. Bukan dilaporkan ke lembaga hidrasi Rusia,” ujar Budiman dalam acara peresmian anggota baru Formas di Gedung RRI, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (30/12/2024).

Dikutip dari Kompas.TV, Budiman mengatakan jika mengacu keterangan Hasto maka  dokumen itu diklaim memuat dugaan kejahatan orang-orang Indonesia, bukan Rusia.

“Ya kalau masalah Indonesia ya laporkan ke aparat penegak hukum di Republik Indonesia, bukan dibawa ke republik Rusia. Tidak ada hubungan ya. Kalau kita berbicara hukumnya, jurusan hukum, menurut saya tidak ada masalah, laporkan saja,” ucap Budiman yang dikenal mantan aktivis ini.

Dibawa ke Rusia? Ini Alasan Takut Melapor ke KPK dan Polisi

Sebelumnya, Connie Rahakundini Bakrie pengamat Pertahanan yang dekat dengan PDIP mengungkapkan dirinya dititipi Hasto Kristiyanto sejumlah dokumen.

Menurut Connie, dokumen-dokumen tersebut telah dicatatkan di notaris di Rusia.

Dalam keterangannya, Connie kemudian menuturkan kalau dokumen-dokumen tersebut akan menjadi bom waktu.

Politisi PDIP Guntur Romli membenarkan bahwa dokumen-dokumen milik Hasto tentang dugaan skandal pejabat negara sudah dibawa Connie dan dicatatkan ke Notaris di Rusia.

Selain itu, menurut Guntur, dari dokumen-dokumen tersebut, ada yang berupa video akan mengungkap skandal-skandal politik, korupsi, penyalahgunaan wewenang, hingga kelemahan KPK.

“Ya semua bentuk dokumen, ada video, ada audio, ada teks ya, itu semua dokumen-dokumen yang kami anggap authentic, orisinil, dan sangat kuat ya sebagai bukti nantinya,” kata Guntur.

Alasan PDIP Khawatir Kalau Melaporkannya ke KPK

Juru Bicara PDIP, Guntur Romli menyebut bahwa partainya merasa khawatir apabila menyerahkan bukti skandal korupsi petinggi negara dan elit politik kepada penegak hukum

Hal tersebut lantaran kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum (APH), seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung (Kejagung), dan Polri tidak baik.

Dia menilai ketiga lembaga APH itu dianggap Guntur tak serius dalam menangani kasus korupsi.