“Membuat ambang batas yang rendah seperti 1 persen akan menciptakan multipartai ekstrem di DPR dan berimplikasi pada legislative deadlocks serta instabilitas politik,” ujarnya.

Sebaliknya, ambang batas yang terlalu tinggi juga dinilai bermasalah karena menurunkan tingkat keterwakilan pemilih.

“Ambang batas yang tinggi akan mengurangi derajat keterwakilan dan meningkatkan jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi atau wasted votes,” ucapnya.

Penentuan Threshold Bersifat Keputusan Politik

Arya menegaskan bahwa tidak ada standar baku atau ambang batas ideal yang berlaku universal di berbagai negara. 

Dia menyebut di banyak negara Eropa, besaran ambang batas parlemen ditentukan melalui keputusan politik, bukan perhitungan matematis semata.

“Di negara-negara lain tidak ada aturan yang disepakati soal threshold. Kalkulasinya berbeda-beda, dan sebagian besar justru menggunakan pendekatan formal atau keputusan politik oleh parlemen,” katanya.

Arya menambahkan, pendekatan matematis hanya bersifat alat bantu analisis, bukan penentu akhir.

“Umumnya threshold ditentukan berdasarkan keputusan politik, bukan perhitungan mekanis atau matematis,” ujarnya.

Dua Pendekatan Penentuan Ambang Batas

Dalam menentukan ambang batas parlemen, Arya mengusulkan dua pendekatan utama. Pertama, mengukur dampak dari berbagai skenario ambang batas, mulai dari 1 persen hingga 4 persen.

“Dampaknya bisa dilihat dari berapa jumlah partai di DPR, effective number of political parties, besaran wasted votes, hingga derajat disproporsionalitas,” katanya.

Pendekatan kedua adalah analisis trade-off antara keterwakilan dan fragmentasi politik.

“Kalau threshold rendah, representasi tinggi tetapi fragmentasi juga tinggi. Kalau threshold tinggi, fragmentasi menurun tetapi representasi ikut turun. Di sinilah kita harus mencari titik tengah,” kata Arya.

Usulan Bertahap: 3,5 Persen di 2029, 3 Persen di 2034