"Sebenarnya 102 unit, tapi satu unitnya merupakan unit homologasi," kata Riki.

Baca: Isu Mobil Baru Menteri Jokowi, Harga Toyota Crown Hybrid hingga Sejarah Mobil Menteri di Masa Lalu

Riki menambahkan, unit homologasi tersebut dikirim untuk diriset dan dipelajari di Kemendag dan Kemenperin untuk uji kelayakan.

Setelah semuanya disetujui, baru 101 unit lainnya didatangkan.

"Secara kewajiban, kita sudah serahkan pada pihak Setneg pada 30 September, sesuai deadline tanggal penyerahan. Tapi, untuk pendistribusian ke masing-masing menteri, harusnya dalam minggu depan ini," ujar Riki.

Sedan mewah tersebut didatangkan secara utuh (CBU) dari Jepang.

Diler resmi Toyota, Auto2000 tetap akan melakukan layanan servis.

"Mobil menteri yang ada sekarang (Crown Royal Saloon) pun servisnya di Auto2000, jadi tidak ada perubahan dengan sebelumnya," kata Anton.

Pemilihan Toyota Crown 2.5 HV G-Executive menjadi mobil menteri menjadikan Toyota sebagai merek mobil yang dipilih pemerintah secara berturut-turut sejak pemilihan Toyota Camry pada era pertama kepemimpinan Presiden SBY.

Anton Jimmy Suwandy, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) mengatakan Toyota hanya menyediakan produk yang dipilih pemerintah berdasarkan kriteria yang mereka tentukan.

"Untuk Crown hybrid dan yang sebelumnya kan didatangkan dari Jepang, terpilihnya kembali Toyota sebagai mobil menteri ya mungkin karena produk kami sesuai dengan kriteria yang mereka butuhkan," ujar Anton.

Selain berturut-turut terpilih, Toyota juga jadi pabrikan Jepang pertama yang produknya dipakai sebagai mobil menteri menggantikan pabrikan asal Swedia yakni Volvo yang berakhir di era Presiden Megawati.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "3 Fakta Menarik Soal Mobil Baru Menteri Jokowi"

(Tribunnews.com/Renald)(Kompas.com/Donny Dwisatryo Priyantoro)