Laporan Wartawan Tribun Timur, Rudhy

TRIBUNNEWS.COM, MAKASSAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mendesak Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo untuk mengevaluasi kinerja Kadis Pendidikan Sulsel Abdullah Djabbar yang dianggap gagal dalam menjalankan tugas dan fungsinya meningkatkan indeks kompetensi pendidikan di Sulsel.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi E DPRD Sulsel Jafar Sodding, saat ditemui di kantornya, Senin (23/9/2013).

Evaluasi tersebut dilakukan menurut politisi PKS tersebut menyusul adanya penilaian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI baru-baru ini.

"Pak Kadis dan jajarannya harus bertanggungjawab atas kegagalan yang ada," katanya.

Sebelumnya, Kemendikbud melansir indeks kompetensi tingkat provinsi se-Indonesia menyebut Sulsel merupakan salah satu daerah terpuruk dan menempati urutan keempat terbawah dari 33 provinsi di Indonesia dengan nilai 49,59.

"Fakta ini harus menjadi tamparan bagi semua pihak. Termasuk Kadis Pendidikan dan semua bawahannya mesti dievaluasi, mengapa sampai hal ini terjadi. Kita jangan apriori terhadap fakta ini," ujarnya.

Kegagalan ini baginya merupakan hal yang sangat memprihatinkan. Lantaran menurutnya, Sulsel merupakan lokomotif pembangunan di Indonesia bagian timur.

"Jika hal ini terjadi, maka saya kira Sulsel tidak layak disebut sebagai pusat pendidikan di kawasan timur Indonesia," tegasnya.

Karena itu, ia mengaku, pihaknya akan segera merespon hal ini dengan segera memanggil kepala dinas terkait dalam waktu dekat untuk menjelaskan data yang diketahui merupakan hasil dari pelaksanaan UN tahun 2013 lalu.

Sementara itu, Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo, membantah data tersebut. Menurutnya, peringkat indeks kompetensi yang dilansir Badan Penjaminan Mutu Kemendikbud tersebut, salah.

"Saya yakin salah. Pendidikan gratis Sulsel adalah nomor satu di Indonesia. Alokasi anggaran untuk pendidikan gratis yang diberikan langsung ke sekolah bahkan mencapai ratusan miliar. Mungkin kita mesti duduk bersama untuk mengkaji lebih dalam data itu," kata mantan Bupati Gowa dua periode ini.

Lebih jauh, ia menjelaskan, jumlah penduduk di Sulsel tidak boleh dibandingkan dengan di Nusa Tenggara Timur.

"Di sini penduduknya hampir 10 juta, di sana kurang dua juta, jadi tidak bisa disamakan," imbuhnya.

"Kemarin kita masuk lima besar, kok sekarang jauh ke peringkat 20 terbawah. Data itu perlu dikoreksi, perlu kita duduk sama-sama untuk mengkajinya," ujar Gubernur Sulsel dua periode ini. (Rud)