TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Partai Hanura mengecam pemadaman listrik yang dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Regional I Sumatera Utara yang dinilai sudah keterlaluan. Akibat pemadaman listrik yang terus berlanjut membuat masyarakat keringat dingin.

"PLN Sumut sudah keterlaluan dan tidak mampu mengatasi pemadaman listrik. Saya sendiri sudah keringat dingin tinggal di Medan," ujar anggota DPR RI dari Fraksi Hati Nurani Rakyat (F-Hanura) daerah pemilihan Sumut 1, Ir Nurdin Tampubolon, yang sedang berada di Medan saat dihubungi wartawan, Kamis (26/9/2013).

Nurdin Tampubolon mengatakan pemadaman bergilir sudah cukup parah sebab hampir terjadi setiap hari. Kondisi yang lebih mengesalkan, pemadaman bergilir tersebut bukan hanya sekali, melainkan berulang kali dan dalam jangka yang cukup lama.

Pemadaman listrik ini, pun sudah menganggu kondusifitas dan membuat investor mengalami kerugian akibat perusahaan yang beroperasi tersendat-sendat karena kekurangan energi.

Selain menimbulkan kerugian besar bagi pelaksana usaha industri, juga menimbulkan kerugian psikologi.

"Listrik di Sumut ini sudah lebih banyak padam dari pada hidup. Kalau memang pimpinan PLN di daerah ini tidak mampu lagi diberhentikan saja," katanya.

Yang lebih fatal lagi, ujar Nurdin, jika itu perusahaan peleburan, maka bahan yang sudah/ sedang dilebur dan sudah mencapai titik cair, tetapi tiba-tiba mati lampu maka bahan itu akan kembali membeku, dan untuk mengulangi proses pencairan kembali, sangat membutuhkan biaya cukup besar.

Belum lagi, bila pemadaman berlarut-lartut dan cukup lama, bisa membuat industri peleburan membongkar tungku peleburan akibat pembekuan .

Anggota Komisi XI DPR RI ini meminta pemerintah pusat jangan hanya memberikan janji-janji untuk meninabobokan rakyat Sumut, tetapi Pemerintah khususnya kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sudah ditugasi Wakil Presiden untuk mengatasi krisis listrik di Sumut, segera bekerja dan tidak ada alasan lagi terjadinya pemadaman listrik di Sumut.

"Jika kedua kementerian terkait yang dibebani tugas oleh Wapres tidak mampu mengatasi krisis listrik di Sumut , maka ke dua menteri di kementerian itu harus mengundurkan diri," ujar Nurdin Tampubolon

Disamping itu, sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumut 1 Nurdin Tampubolon meminta Komisi Pemberantas Korupsi ( KPK) untuk melakukan pengawasan di PT PLN Sumut. Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) harus segera melakukan audit untuk mengetahui anggaran yang dipakai PLN Sumut untuk operasi dan perawatan atau perbaikan sejumlah jalur transmisi listrik dan pembangkit listrik.

"Jika hasil audit BPK nanti terdapat kesalahan di dalam perencanaan pembangunan maupun pengoperasian, sampai perawatan pembangkit,  transmisi dan distribusi yang mungkin tidak standar, dan kemungkinan ada unsur korupsi, yang akibatnya jaringan tidak berfungsi standar dan rakyat menanggung akibatnya, maka KPK harus melakukan penyelidikan dan penyidikan," ujar Nurdin Tampubolon.(js)