TRIBUNNEWS.COM, GARUT - Sejumlah pasien pengguna Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat Daerah (Jamkesda) mengeluhkan pelayanan kesehatan di RSUD dr Slamet Kabupaten Garut. Di antaranya harus menunggu sampai enam bulan untuk menjalani operasi pemasangan pen penyangga tulang.

Warga Kampung Balong, Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, Haris (36), mengatakan istrinya, Ati (31), mengalami masalah pada tulang belakangnya sejak enam bulan lalu. Ati kemudian menjalani rawat inap beberapa minggu, kemudian menjalani rawat jalan beberapa bulan.

"Sudah dijadwalkan operasi sampai tiga kali. Kami harus menunggu sampai berminggu-minggu. Tetapi akhirnya selalu ditunda karena katanya pen penyangga tulangnya belum datang dari Surabaya," kata Haris di RSUD dr Slamet Kabupaten Garut, Rabu (25/9/2013).

Menurut Haris, dia sempat ditawari pihak rumah sakit untuk menempuh jalur umum supaya segera dioperasi tanpa harus menunggu. Namun, Ati harus membayar biaya alat kesehatan sampai Rp 25 juta, belum termasuk biaya operasi. "Dapat dari mana uang sebanyak itu. Selama ini memang saya pakai Jamkesda. Tapi kenapa untuk masalah yang sangat emergensi, kami harus menunggu, dibedakan dari pasien umum," katanya.

Hal serupa dialami Agus Yogi (12), warga Kampung Nagrog, Desa Sindanggalih, Kecamatan Karangpawitan. Bibi Agus, Eulis (28), mengatakan keponakanya harus dirawat di rumah sakit selama sebulan sambil menunggu pen penyangga tulang datang.

"Yogi mengalami patah tulang karena terjatuh dari motor. Dia sudah lama tidak sekolah. Rumah sakit bilang, kalau mau cepat, jangan ambil jalur Jamkesmas, harus ambil jalur umum dan bayar Rp 25 juta untuk pen. Masa kami harus jual rumah. Nanti tinggal dimana," kata Eulis.

Lidia Berliana (10), warga Kampung Kaledong, Desa Gandamekar, Kecamatan Kadungora, mengalami hal serupa. Tangan kirinya yang patah belum bisa dioperasi karena harus menunggu pen.

Wakil Direktur RSUD dr Slamet Kabupaten Garut Bidang Pelayanan, dr Tenni Sewara Rifai, mengatakan terjadi kekosongan persediaan pen penyangga tulang dalam beberapa bulan ini. Karenanya sejumlah pasien pengguna Jamkesda dan Jamkesmas penderita penyakit tulang belum bisa dioperasi.

Menurut Tenni, operasi tidak dapat dilakukan serentak kepada semua pasien penderita penyakit tulang. Jadwal operasi tulang, tuturnya, akan segera disusun berdasarkan prioritas sesuai kondisi penyakit pasien.

"Operasi akan dilakukan secara bertahap kepada sembilan pasien. Ada prioritas dan prosedur lainnya. Yang pasti tidak ada pungutan biaya untuk pengguna fasilitas Jamkesda atau Jamkesmas," kata ujar Tenni. (sam)