Komisi VIII DPR Minta Masyarakat Sekitar Dolly Rela Lokalisasi Ditutup
Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendukung langkah Walikota Surabaya Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendukung langkah Walikota Surabaya Tri Rismaharini menutup lokalisasi Dolly. Menurut Ace, upaya Walikota Surabaya Rismaharini menggunakan cara persusif untuk menutup Dolly sudah baik.
"Sebetulnya saya mendukung penutupan Dolly. Karena memang saya kira menghindari bisnis maksiat tidak boleh dilegalkan apapun bentuknya termasuk lokalisasi," kata Ace ketika dikonfirmasi, Rabu (18/6/2014).
Menurut Ace, saat ini diperlukan dukungan dari masyarakat setempat. "Yang perlu dilakukan adalah kerelaan dari masyarakat Dolly sendiri," katanya.
Politisi Golkar itu menilai pemerintah harus mempersiapkan pekerja seks dengan keterampilan dan usaha ekonomi. Selain itu menciptakan lapangan kerja.
"Tinggal bagaimana masyarakat itu bagaimana menerima tawaran pendidikan dan pengembangan," ujarnya.
Ace pun menyarankan agar Pemda Surabaya maupun Provinsi Jatim untuk menyediakan lapangan kerja kepada pelaku perempuan yang bekerja di sektor itu. Sedangkan adanya tentangan menutup Dolly, Ace melihat kemarahan itu bukan hanya dilakukan PSK tetapi pelaku bisnis lokalisasi itu.
"Kalau persuasif bisa kenapa tidak. Saya kira walikota tetap pada keyakinan yang kuat dengan langkah yang akan diambil," katanya.
Sebelumnya diberitakan, penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak yang dijanjikan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini dipastikan akan berlangsung malam ini, Rabu (18/6/2014).
Tapi, penutupan ini ternyata baru sebatas seremoni. Itupun acaranya dilangsungkan di gedung Islamic Centre, sekitar satu kilometer arah selatan lokalisasi yang disebut-sebut terbesar se-Asia Tenggara.
Seremoni itu berupa deklarasi Alih Fungsi Wisma dan Alih Profesi Perempuan Harapan. Acara akan diisi sambutan-sambutan, termasuk di dalamnya sambutan Menteri Sosial (Mensos) Salim Segaf Al-Jufri.
Setelah itu, ada penyerahan bantuan kompensasi kepada perwakilan penjaja seks komersial (PSK) dan mucikari dari Mensos dan Pemprov Jatim.