Gubernur Jatim Minta PNS Tingkatkan Publik Service
"Fungsi pemerintahan sebenarnya hanya satu untuk meningkatkan kesejahterakan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang baik," tegasnya.
TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Gubernur Jatim Soekarwo memimpin apel hari kedua PNS di lingkungan Pemprov Jatim masuk kerja tahun 2015, Senin (5/1/2015) di halaman kantor Gubernur Jalan Pahlawan, Surabaya.
Apel diikuti oleh semua pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemprov.
Mulai Sekdaprov, para Asisten, Kepala Dinas, Kepala Biro Kepala Badan, hingga para PNS dan staf biasa.
Dalam arahannya, Pakde Karwo minta para pejabat dan PNS di lingkungan Pemprov Jatim meningkatkan layanan publik yang baik kepada masyarakat.
Selain itu, program kerja yang dibuat oleh SKPD juga harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Fungsi pemerintahan sebenarnya hanya satu untuk meningkatkan kesejahterakan masyarakat dengan memberikan pelayanan publik yang baik," tegasnya.
Upaya itu, kata Pakde sudah dilakukan dengan baik sepanjang tahun 2014. Tahun lalu, Jatim telah melaluinya dengan mulus di semua bidang.
Mulai ekonomi, keamanan, ketertiban dan di bidang kesejahteraan masyarakat telah berjalan cukup baik.
"Saya berharap kondisi tersebut berlanjut pada 2015 karena bidang-bidang tersebut sangat penting," tandas orang nomor satu di Jatim ini.
Hal itu dinilai penting, karena tahun 2015 ini merupakan tahun yang berat, khususnya di bidang kebijakan fiskal dimana fungsi kontrol terhadap moneter cukup berat.
Ini menyusul adanya kenaikan suku bunga oleh otoritas Bank Indonesia (BI) yang mengatur bidang moneter menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 25 basis poin dari 7,5 persen menjadi 7,75 persen.
"Itu dilakukan untuk menarik agar uang masuk ke perbankan tapi tidak mengakibatkan inflasi dan agar uang rupiah tidak diambil negara lain," imbuhnya.
Padahal kebijakan tersebut akan berdampak pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Sementara keberadaan UMKM di Jatim bisa menyerap hampir 95 persen tenaga kerja.
Untuk itu, pihaknya mengajak bupati/walikota memberikan sebagaian uangnya kepada UMKM.
"UMKM harus diberikan kredit dan diperkuat agar tidak kalah dengan perusahaan besar," tukasnya. (Mujib Anwar)