Laporan Wartawan Tribun Bali, I Made Ardhiangga

TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR  -  Anggota DPD RI, Gede Pasek Suardika menyebut apabila bantuan sosial (bansos) kepada warga Bali, sangat melemahkan posisi warga itu sendiri.

Bukan hanya di Bali, tapi di semua daerah di Indonesia oleh Pemerintah.

Menurut Pasek, bansos akan membuat posisi tawar masyarakat menjadi rendah.

Bagaimana tidak, dengan adanya bansos masyarakat hanya akan menerima saja.

Padahal, jika melihat era saat ‎ini untuk menghadapi MEA, pola pemasyarakatan ekonomi ialah dengan cara menumbuhkan ekonomi di warga.

"Seberapa perhatian pemerintah membangun entrpereuneur? Kita lihat saja berapa politik anggaran untuk pertumbuhan enterpreneur. Kalau hanya bansos saja, maka masyarakat hanya menerima saja," tegas Pasek, Rabu (24/2/2016) kepada Tribun Bali.

Diakuinya, penciptaan pertumbuhan ekonomi itu harusnya dilakukan oleh Pemerintah terhadap ‎warganya.

Contoh saja, Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi, yang diakui Pasek, sudah dapat membuat air mancur dengan sebegitu mahalnya. Kemudian, dalam hal itu, sekitar 10 ribu warga hadir di sana.

Bukan masalah hadirnya warga, tapi daya tarik itu membuat hampir separuh warga yang datang membeli jajanan dan makanan atau yang lain di tempat wisata itu.

"Itu hanya contoh kecil. Artinya, pemerintah harus membuat kebijakan supaya masyarakat menjadi entrpeneur.‎ Bukan selalu menjadi pekerja. Tapi, bukan berarti semua menjadi enterpreneur, titik tekannya itu di Entrepreneurnya," pungkasnya.

Dia menambahkan, untuk di Bali sendiri, contoh yang bisa dilakukan ialah dengan branding terhadap banyak wisata berupa pasar seni.

Seperti Sukawati, Guang dan lain sebagainya. Itu bisa untuk dikembangkan. Bukan malahan, mengijinkan hadirnya pasar-pasar kapitalis.

"‎Dahulu pasar sukawati itu aksesnya belum ada bypass. Tapi dikunjungi. Artinya, bagaimana Promosi itu dilakukan oleh pemerintah," ujarnya. (*)