TRIBUNNEWS.COM, KUNINGAN -- Pembangunan proyek panas bumi (geothermal) di Kuningan, Jawa Barat, diminta agar ditinjau ulang karena ada penolakan kuat dari masyarakat setempat, kata GKR Hemas, Wakil Ketua DPD RI saat memberi sambutan dalam puncak Upacara Adat Seren Taun, di Cagar Budaya Nasional Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat, Minggu (25/09) siang.

Hemas menyatakan, penolakan warga terhadap proyek panas bumi sudah berlangsung lama, sejak proyek ini dilelang pertama kali beberapa tahun lalu.

"Ketika lelang itu akhirnya batal, masyarakat menyambut gembira," kata Hemas.

Namun mulai awal tahun ini, masyarakat kembali dibuat resah oleh kabar proyek di kaki Gunung Ciremai itu akan dilanjutkan.

Proyek dipandang merusak lingkungan karena mengakibatkan krisis dan pencemaran air, tanah amblas, dan berbagai dampak negatif lainnya di seluruh Kuningan.

"Dampak perusakan lingkungannya tinggi. Padahal, mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian yang bertumpu pada kualitas lingkungan," tutur Hemas.

"Saya juga minta Pak Bupati kalau mau merencanakan proyek yang berdampak pada masyarakat, harus melalui tahapan yang terencana matang. Sosialisasi ke masyarakat sangat penting," kata Hemas disambut tepuk tangan ratusan warga yang mengikuti upacara.

Saat ini, kata Hemas, DPD RI telah menerima pengaduan masyarakat yang menuding proses perencanaan proyek panas bumi tersebut tidak transparan. "Tapi, prinsipnya, masyarakat Kuningan menolak proyek panas bumi di wilayahnya," tutur Hemas. (*)