Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Zainal Arifin

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Anggota Komisi VI DPR RI Bowo Sidik Pangarso meminta kepolisian menyelidiki orang kuat di belakang warga yang menolak pabrik Semen di Rembang.

Bowo prihatin konflik pabrik semen di Rembang yang diprakarsai PT Semen Indonesia semakin membesar dan berlarut-larut.

Sebagai anggota DPR yang membidangi perindustrian dan investasi, Bowo menilai warga yang menolak operasional pabrik semen tidak akan terjadi jika tidak ada pihak yang bermain.

"Saya minta polisi turun tangan. Cari siapa yang bermain di belakang konflik Semen Rembang," kata Bowo dalam keterangannya kepada Tribun Jateng, Rabu (21/12/2016).

Bowo pernah meninjau langsung area lokasi pabrik semen di Rembang. Ia sempat berdialog dengan warga sekitar yang terdampak langsung pabrik semen.

Hasil dialog tersebut, Bowo melihat masyarakat terdampak sangat mendukung pembangunan pabrik meski ada penolakan sejumlah lainnya.

"Tidak ada alasan menyetop pabrik karena masyarakat mendukung pendirian pabrik. Bupati juga mendukung,” ia menambahkan.

Politikus Golkar itu sependapat dengan pernyataan Bupati Rembang, Abdul Hafidz, bahwa orang kuat di balik warga penolak pabrik semen tidak lain kompetitor.

Ia enggan menyebutkan pihak yang dimaksud. Akan tetapi, hal itu bisa dicari tahu dari beberapa pabrik semen yang mengajukan izin pendirian di Jawa Tengah.

Investasi yang diberikan dalam pendirian pabrik semen di Rembang mencapai Rp 5 triliun. Menurut Bowo investasi tersebut bukan nilai kecil. Jika dihentikan negaralah yang merugi.

"Presiden harus turun tangan, dengan memanggil semua menteri dan pihak terkait. Putuskan dan lindungi kepentingan nasional. Pak Gubernur (Ganjar Pranowo, red) sudah benar, tegas. Dia bilang tidak boleh negara kalah dengan pengusaha, kalah dengan asing,” Bowo menegaskan.

Terkait putusan peninjauan kembali di Mahkamah Agung, menurut Bowo, sama sekali tidak menyebut pembatalan pabrik semen. Putusan hanya menyatakan amdal cacat prosedur. Solusinya membuat amdal baru dengan melibatkan masyarakat setempat.

Ia merasa ada kejanggalan pada data absensi warga yang menolak semen Rembang yang disebut sebagai bukti 2501 oleh Mahkamah Agung.

Menurut dia ada dugaan manipulasi dalam data tersebut. Data itu bisa disebut penipuan karena tercatat ada identitas penolak bernama Presiden RI, Menteri, Power Ranger, Ultraman maupun copet terminal.

"Amdal itu isinya rekomendasi-rekomendasi agar pabrik beroperasi sesuai aturan. Kalau Amdal dinilai salah ya buat yang baru,” papar dia.

Bupati Rembang Abdul Hafidz kembali menegaskan kompetitor PT Semen Indonesia bermain di konflik berdirinya pabrik semen di Rembang. Ia enggan menyebut siapa pihak yang dimaksud.

"Ya kan sudah jelas, kalau pejabat kompetitornya pejabat, petani kompetitornya petani, silahkan diterjemahkan sendiri,” kata Hafidz dihubungi melalui telepon.

Ia berharap konflik ini segera berakhir dan pabrik segera beroperasi. Dengan beroperasinya pabrik semen di Rembang akan terlihat efeknya bagi peningkatan perekonomian warga Rembang.