Sekretaris GP ansor Kota Kupang, Ichsan Arman Pua Upa mengatakan, perlu ada jembatan untuk menjembatani setiap perbedaan yang ada di NTT, terutama penerimaan adanay multi kutural.

"Kita ingin agar semua bisa menjaga diri dan tidak terprovokasi isu-isu terutama dari media sosial," kata Ichsan.

Dia juga menyarankan agar pemerintah Indonesia memasukkan kurikulum Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di lembaga pendidikan sejak usia dini.

Melchianus Nona dari Laskar Merah Putih mengatakan, tidak ada mayoritas dan minoritas.

Apabila itu tercipta maka kedamaian dan kebersamaan sebagai anak bangsa akan terus terjalin dengan baik.

Ketua GMKI Cabang Kupang, Christo Kolimo mengatakan, perlu mewaspadai migrasi penduduk, karena itu pemerintah dan pihak keamanan perlu melakukan pengawasan lebih baik.

Sedangkan I Putu Yoga selaku pemuda Hindu mengakui, keresahan warga saat ini akibat informasi di media sosial yang dinilai berlebihan.

"Apa yang ada di media sosial itu bisa membawa dampak positif dan negatif. Dampak positif bahwa kita akan menjadi kuat dalam kebrsamaan. Sedangkan dampak negatif, yakni akan menjadi target luar untuk merongrong NTT," kata Yoga.

Sokan Teibang dari Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) NTT mengatakan, saat ini masyarakat sangat sensitif soal agama.

"Pandangan kita selama ini, bahwa ada teroris itu Islam, padahal Islam tidak mengajari soal teroris. Kita harus ingatkan sesama agar jangan menggiring urusan pribadi atas nama agama. Saya contohkan, di Alor, kami gotong royong bangun rumah ibadat, ketika kami bangun mesjid di situ pemuda non muslim membantu dan sebaliknyam" kata Sokan.

Mantan Ketua GMKI Cabang Kupang, John Liem mengatakan, dari NTT harus terus menyerukan kedamaian. Ketua GP Ansor Kota Kupang, Abdul Syukur, mengatakan, kecintaannya terhadap nasionalisme.

Diakhir diskusi, dilanjutkan dengan pernyataan dan penandatanganan sikap pemuda NTT cinta damai.

Ada sembilan pernyataan sikap yang dihasilkan, yakni Pertama, selalu menjaga kerukunan umat beragama dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat demi menjaga situasi di wilayah NTT, kedua menjunjung tinggi toleransi keragaman antar umat beragama serta Bhineka Tunggal Ika untuk mewujudkan perdamaian masyarakat NTT.

Ketiga, menolak dan mewaspadai berkembangnya organisasi masyarakat paham radikalisme serta paham lain yang bertentangan dengan empat pilar kebangsaan.