TRIBUNNEWS.COM, TUAL - Keterlambatan cairnya dana Batuan Oprasional Sekolah (BOS) di Kota Tual Maluku Tenggara triwulan 3 tahun ini menjadi keluhan pihak sekolah dan pendidik.

Mendekati akhir tahun, pencairan dana dari pemerintah pusat tersebut hingga saat ini belum ada kabar beritanya.

Hal ini sangat disesali oleh anggota DPR-RI Fraksi PDIP, Komarudin Watubun saat melakukan kunjungan ke SMAN 1 Kota Tual Maluku Tenggara Senin (30/10/2017).

Komarudin Watubun menyesali kondisi tersebut seharusnya para kepala daerah konsisten dengan persoalan ini. Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama dengan memperioritaskan sektor Pendidikan menjadi program utama dari sektor lainnya.

"Jika ini di prioritaskan oleh Pemerintah Provinsi Maluku dan dikelola dengan baik akan berdampak pada peningkatan sumber daya manusia di Maluku," ungkapnya.

Proses pencairan dana BOS kini diatur secara langsung oleh pihak Provinsi Maluku, Sementara tahun tahun sebelumnya berjalan lancar karena diurusi pihak pemerintah Kota/Kabupaten Maluku Tenggara.

Himbauannya untuk mengatasi persoalan Pemerintah provinsi mengalokasikan 30 % dana APBD setiap tahun khusus untuk Pendidikan.

"Selain itu peran masyarakat,orang tua dan para alumni juga aktif membantu meringankan beban tersebut," tuturnya.

Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Tual Maluku Tenggara Fata Tukloy mengaku Keterlambatan ini menyebabkan sejumlah program pendidikan yang disusun oleh pihak sekolah menjadi terhambat, seperti program peningkatan Sumber Daya Manusia khususnya para guru menjadi masalah penting saat ini.

"Dana tersebut sebagian kami butuhkan untuk membayar guru honor dan melaksanakan sejumlah program yang disusun pertahun," katanya.

Saat ini jumlah pengajar yang telah menjadi PNS disekolah itu sebanyak 58 guru dan 23 guru tenaga honorer dengan jumlah siswa 958 orang.