Anggaran Terbatas dan Tahanan Membludak, Kanwil Kemenkum HAM Kaltim Belum Bisa Vaksinasi Difteri
Wabah penyakit difteri yang telah menyebar di beberapa daerah di Kaltim, ternyata menjadi perhatian serius jajaran Kanwil Kemenkum HAM Kaltim.
Editor: Sugiyarto
Laporan wartawan tribunkaltim.co, Christoper D
TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Wabah penyakit difteri yang telah menyebar di beberapa daerah di Kaltim, ternyata menjadi perhatian serius jajaran Kanwil Kemenkum HAM Kaltim.
Pasalnya, penyakit tersebut dinilai sangat rentan menjangkit tahanan yang tinggal sangat berdekatan antara tahanan satu dengan lainnya, terlebih penularan penyakit ini hanya melalui udara saja.
"Sangat rentam tertular, apalagi kondisi Lapas maupun Rutan sudah sangat padat, kita juga waspada agar tahanan, termasuk petugas tidak tertular," ungkap Kadiv Pemasyarakatan Kanwil Kemenhum HAM Kaltim, Agus Toyib, Rabu (17/1/2018).
Untuk diketahui, hingga Rabu (17/1) hari ini, terdapat 10.753 tahanan yang tersebar di Lapas maupun Rutan di Kaltim-Kaltara.
Jumlah tersebut telah jauh melampaui kapasitas tampung yang jumlahnya hanya 2900.
Hal itulah yang membuat pihaknya was was, tahanan terjangkit penyakit tersebut.
Sejumlah langkah pencegahan pun telah dilakukan, mulai dari pemeriksaan kesehatan terhadap tahanan, termasuk menggunakan masker di lingkungan tahanan.
"Pemeriksaan kesehatan rutin dilakukan, kalau pun ada tahanan yang diduga mengidap difteri, langsung akan kami karantina."
"Sedangkan sipir, kami sudah anjurkan untuk gunakan masker, terlebih saat pemeriksaan blok, kalau razia semua petugas pakai masker," urainya.
"Sejauh ini, saya belum dapat laporan adanya tahanan maupun sipir yang mengidap difteri, mudah-mudahan tidak ada, karena kalau sampai ada yang tertular, beban kita semakin berat," tambahnya.
Kendati tengah was-was dengan penularan penyakit itu, namun pihaknya belum ada langkah untuk melakukan vaksin kepada seluruh tahanan maupun petugas.
Hal disebabkan karena anggaran yang terbatas, mengakibatkan pihaknya belum dapat merencanakan untuk melakukan vaksinasi.
"Vaksin kan perlu biaya, kita agak kerepotan soal biaya. Kita belum bisa tekankan untuk vaksin menyeluruh, karena anggaran kita terbatas. Jadi, kita himbau agat petugas dapat berinisiatif memvaksin diri sendiri, untuk pencegahan agar tidak tertular," tutupnya. (*)
