Direktur Lembaga Bantuah Hukum Respublica, Irvan Yudha Oktara, menjelaskan penyegelan sarana pendidikan adalah preseden buruk bagi pemenuhan hak-hak dasar anak dalam dunia pendidikan.

"Mengapa demikian, upaya penyegelan sepihak oleh ahli waris ini sesungguhnya bukanlah tindakan yang pertama kali dilakukan, akan tetapi sudah berulang kali, dilakukan terhitung sebanyak kurang lebih tujuh kali, sejak tahun 2013 dan terakhir hingga saat ini (tanggal 22 Juli 2019)," ujarnya

Dia juga menyayangkan tindakan Pemerintah Kota Bengkulu yang telah abai dalam menjamin kepastian hukum atas hak-hak anak dalam mendapatkan pendidikan di sekolah mereka.

"Mirisnya lagi murid-murid SDN 62 harus menghadapi peristiwa penyegelan sekolahnya di hari pertama bersekolah di tahun ajaran 2019 ini (tanggal 15 Juli 2019)," sebut Yudha.

Sekretaris Kota Bengkulu, Marjon menjelaskan, Pemkot Bengkulu berusaha agar proses belajar terus berlanjut dengan cara relokasi dilakukan di tempat terdekat.

"Kami akan relokasi pendidikan ke tempat terdekat ketika dilakukan penutupan maka pemerintah tidak boleh diam, ini menyangkut anak bangsa apalagi anak usia itu akan cenderung anak trauma," ujar Marjon.

(Kompas.com/Firmansyah)