TRIBUNJAKARTA.COM -Beberapa waktu lalu muncul isu bahwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok BTP disebut sebagai salah satu kandidat potensial Wali Kota Surabaya menggantikan Tri Rismaharini pada Pilgub 2020.

Menanggapi isu tersebut, Ahok BTP mengatakan bahwa tidak mungkin ia menjadi Calon Wali Kota Surabaya.

"Saya bilang, enggak mungkin saya ditugaskan (PDIP) menjadi wali kota Surabaya," kata Ahok, ketika ditemui di Universitas Kristen Petra Surabaya, Senin (19/8/2019).

Sebab, Ahok menilai, PDIP yang menjadi partai pemenang pada Pemilu Legislatif 2019, memiliki banyak kader mumpuni yang bisa dicalonkan di Pilwali Surabaya 2020 mendatang.

Menurut Ahok, sekalipun dirinya mendapat restu dan sambutan baik oleh sebagian warga Kota Surabaya, dia merasa tidak akan bisa masuk ke ranah politik.

Ahok menyatakan bahwa dirinya akan berkonsentrasi pada pemberdayaan masyarakat.

"Bukan soal sambutan (warga Surabaya). Saya melaksanakan, pertama bisa menolong banyak masyarakat, yang kedua saya sebagai kader partai tentu saya ikut perintah partai," tutur Ahok.

Menurut Ahok, PDIP memberinya tugas untuk mengajar sekolah politik, terutama tentang penganggaran, hibah, dan pekerjaan daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Jadi tidak ada partai menugaskan saya jadi wali kota Surabaya," ujar Ahok.

Ahok juga pernah berkomentar saat warganet menyebut dia sebagai salah satu orang yang cocok diangkat sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Jilid II.

Dengan tegas, Ahok mengatakan bahwa dia tak mungkin jadi menteri pada pemerintahan Jokowi - Maruf Amin periode 2019-2024.

"Saya tidak mungkin jadi menteri. Saya kan sudah cacat di Republik ini. Bukan pesimistis, tapi saya memberi tahu fakta dan kenyataan," kata Ahok beberapa waktu lalu.

Ada alasan yang membuat Ahok cenderung menarik diri dari peluang terjun kembali ke dunia pemerintahan.

Salah satunya, karena dirinya sudah pernah terjerat kasus hukum.

Dia mengacu pada kasus penodaan agama yang pernah menjeratnya. Ahok pernah ditahan selama 2 tahun, karena terbukti bersalah dalam kasus itu.