Mereka diminta untuk menyelesaikan perbaikan jalan rusak.

"Saya sudah berikan ultimatum kepada seluruh pemborong, dalam sepekan, jalan rusak harus tuntas," tegasnya.

4. Gantikan Posisi Walkot Medan yang Korupsi

Pada 2013 lalu, mantan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap, menjalani hukuman 5 tahun penjara.

Dilansir Kompas.com, dia dinilai terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kabupaten Tapanuli Selatan 2005 sebesar Rp 1,5 miliar.

Kasus yang menjeratnya ini terjadi saat dirinya menjabat sebagai Pj Sekda Tapsel.

Awalnya, Rahudman sempat divonis tidak bersalah pada Pengadilan Tipikor di PN Medan pada 15 Agustus 2013.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) waktu itu menyayangkan vonis bebas dari hakim lalu mengajukan kasasi.

Tujuh bulan setelah itu, Mahkamah Agung melalui majelis hakim yang terdiri dari Mohammad Askin, MS Lumme, dan Artidjo Alkostar, pun mengabulkan permohonan JPU.

Dzulmi Eldin yang saat itu menjabat sebagai wakil wali kota menggantikannya menjalankan tugas sebagai wali kota.

Sebelumnya, KPK menangkap tujuh orang di wilayah Kota Medan dalam OTT.

Salah satunya adalah Dzulmi Eldin.

KPK juga mengamankan enam orang lainnya.

Tim KPK juga mengamankan uang lebih dari Rp 200 juta dalam serangkaian OTT tersebut.

Sebagian artikel telah tayang di Kompas.com dengan judul "OTT Wali Kota Medan, KPK Amankan Tujuh Orang", "9 Kepala Daerah di Sumatera Utara yang Terjerat Korupsi", "Ditegur Jokowi karena Banyak Jalan Rusak, Wali Kota Medan Minta Maaf", dan "Ramadhan Pohan dan Dzulmi Eldin Maju ke Pilkada Kota Medan"