Aliansi Aktivis Jember Gelar Aksi Pemakzulan Bupati Faida
Puluhan orang dari Aliansi Aktivis Jember menggelar aksi di DPRD Jember, mereka menyuarakan pemakzulan Bupati Jember Faida.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JEMBER - Puluhan orang dari Aliansi Aktivis Jember menggelar aksi di DPRD Jember, mereka menyuarakan pemakzulan Bupati Jember Faida, Senin (25/11/2019).
Mereka menyuarakan tuntutan itu melalui DPRD Jember sambil membawa beberapa poster yang antara lain bertuliskan 'Prestasimu Merusak Kerukunan Masyarakat Jember", "Hai Bupati Mundurmu Lebih Bermanfaat Bagi Jember", juga "Hai Bupati Rakyatmu Bukan Cuma Kepercayaanmu".
"50 orang anggota dewan yang baru ini harus berani. Berani menyuarakan pendapat untuk pemakzulan Bupati Faida," tegas Koordinator Aksi, Kustiono Musri.
Para pendemo membeber sejumlah hal yang mereka nilai tidak sesuai aturan.
Baca: Profil Faida, Bupati Jember yang Digadang-gadang Masuk dalam Bursa Calon Menteri Kabinet Jokowi II
Baca: Kesan Bupati Jember Tentang Ayahanda Dewi Perssik Semasa Hidup
Baca: Namanya Masuk Bursa Calon Menteri Jokowi, Apa Kata Bupati Jember Faida?
Aksi mereka antara lain berdasar dari putusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang berisi tentang pelanggaran sistem terkait ASN yang dilakukan oleh Bupati Jember Faida.
"Bahkan ada surat teguran dari Mendagri untuk mencabut 15 surat Keputusan Bupati dan 30 Peraturan Bupati," lanjut Kustiono.
Karenanya mereka menuntut supaya anggota DPRD Jember berani menyatakan pendapat untuk pemakzulan bupati.
Sempat Masuk Bursa Menteri
Sebelumnya nama Bupati Jember, Faida sempat digadang-gadang masuk dalam bursa calon menteri Kabinet Kerja Jilid 2 Kepemimpinan Joko Widodo - Ma'ruf Amin.
Bupati Faida tersenyum saat Surya mengonfirmasi perihal kabar tersebut.
"Saya baru dengar dari kamu. Kan memang banyak berseliweran tentang nama-nama calon menteri," ujar Bupati Faida ketika dikonfirmasi SURYA.co.id, Kamis (17/10/2019).
Dia menuturkan, jika memang benar ada rekomendasi namanya masuk dalam bursa calon menteri, menurutnya hal itu sebagai sebuah penghormatan untuknya.
Tetapi bupati perempuan pertama di Kabupaten Jember ini tidak mau berandai-andai.
"Kalau ada rekomendasi tentunya itu sebuah penghormatan bagi saya. Tetapi saya tidak mau berandai-andai, apalagi pemilihan menteri itu kan hak prerogratif Presiden. Saat ini saya menjalankan tugas yang ada saja, menjalankan tugas sebagai bupati," tegasnya.
