Akan tetapi Risma menyatakan dalam draft perwali tersebut pihaknya masih belum mencantumkan terkait sanksi.

Sebab menurutnya dalam sanski tidak bisa diatur dalam perwali, kecuali diatur dalam perda.

Kecuali perwali yang dibuat adalah mengacu ke pergub, sanksi bisa dilakukan.

“Kesimpulannya dari kami kami tidak bisa memberikan sanksi karena bentuknya perwali. Tapi kalau merujuk ke pergub maka kami bisa memberi sanksi,” ucapnya.

Dengan penyiapan protokol kesehatan ini, Pemkot Surabaya berkomitmen untuk mengawasi bersama TNI Polri.

Kondisi psikologi masyarakat

Plt Bupati Sidoarjo, Nur Ahmad Syaifuddin, juga mengusulkan agar PSBB Sidoarjo tidak diperpanjang.

Dalam paparannya, Cak Nur, sapaan akrab Nur Ahmad Syaifuddin mengakui secara teoritis Sidoarjo belum bisa lepas dari PSBB karena rate of transmision atau tingkat penularan yang masih tinggi.

Namun mempertimbangkan psikologi masyarakat Sidoarjo, Cak Nur mengusulkan kepada Khofifah agar PSBB Surabaya Raya tidak diperpanjang.

"Kita harus mempertimbangkan psikologi masyarakat, masyarakat saat ini sudah berpikir dengan PSBB ini kurang sip," kata Cak Nur di Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Senin (8/6/2020).

Padahal, lanjut Cak Nur, PSBB jilid ketiga sudah menunjukkan hasil yang positif untuk menekan penularan Virus Corona (Covid-19) di Sidoarjo.

"Sempat naik signifikan saat PSBB jilid kedua. Sedangkan hari ini kita kurvanya sudah turun banyak," kata politisi PKB ini.

"Tapi penerimaan masyarakat ini jadi pertimbangan kuat, jangan sampai masyarakat apatis, masyarakat harus optimistis untuk bisa mendukung kebijakan yang kita berikan," lanjutnya.

Walaupun tidak mengusulkan perpanjangan PSBB, Pemkab Sidoarjo akan ketat menjalankan protokol kesehatan di pabrik, pasar, mal, dan tempat-tempat fasilitas umum lainnya.