TRIBUNNEWS.COM - Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia menyebut ada uang investasi sebanyak 708 triliun mangkrak.

Hal tersebut Bahlil sampaikan dalam gelaran Debat Terbuka UU Cipta Kerja yang digelar oleh Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus, Rabu (4/10/2020) lalu.

Ia menyebut mangkraknya uang tersebut lantaran sulitnya mengurus izin usaha di Indonesia.

"Ada 708 triliun makrak, ditanya kenapa? karena ketemu orang yang membuat izin usaha susah, pingpong-pingpong ucapnya dikutip dari kanal YouTube BKPM TV, Minggu (8/11/2020).

Bahkan Bahlil menyebut, Indonesia mendapatkan predikat negara terjelek nomor satu dalam hal mengurus izin usaha.

"Di Indonesia, mendapat predikat negara nomor satu terjelek dalam mengurus izinnya, republik kita ini," imbuhnya.

Baca juga: Apindo Sebut Reformasi Ketenagakerjaan Bisa Dilakukan Melalui UU Cipta Kerja

Ia melanjutkan, berdasarkan dari pengalaman pribadi maupun secara umum, masalah pengurusan izin usaha di Indonesia berbelit-belit.

Ini dikarenakan adanya berbagai macam regulasi yang tumpang tindih satu dengan yang lain.

"Muter-muter dan macam-macam alasannya saat urus izin, tidak hanya itu juga membutuhkan biaya yang tinggi," imbuhnya.

Untuk itu, Bahlil menegaskan, keberadaan UU Cipta Kerja dapat menjawab persoalan ini.

Ia mengatakan, UU Cipta Kerja memangkas aturan yang tumpang tindih.

"Regulasi yang tumpang tindih menjadi simpel untuk kemudian buat dalam transparansi lewat elektronik."

"Selain itu, UU ini membuat tidak ada lagi sogok menyogok," beber Bahlil.

Baca juga: Istana: UU Cipta Kerja Beri Akses Pengelolaan Hutan dan Lindungi Masyarakat Adat

Urgensi Pengesahan UU Cipta Kerja